Dewan Perdamaian Trump Rancang Zona Kemanusiaan di Gaza: Pilot Proyek Rafah

Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah merancang zona kemanusiaan percontohan di Jalur Gaza selatan, tepatnya di kawasan Rafah. Proyek ini ditargetkan mampu menampung puluhan ribu warga Palestina yang telah melewati proses verifikasi, demikian diungkapkan seorang pejabat dewan kepada AFP.

Zona tersebut direncanakan menjadi pijakan awal bagi Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG), kelompok teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengelola masa transisi pasca-perang sesuai dengan rencana 20 poin Trump. Dalam skema ini, NCAG akan bertanggung jawab atas penyaringan dan kontrol akses, dengan dukungan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)—sebuah badan baru yang berada di bawah Dewan Perdamaian.

Pejabat dewan menjelaskan bahwa pergerakan keluar-masuk zona akan tetap bebas bagi warga sipil yang tidak bersenjata. Namun, konsep zona kemanusiaan tertutup ini menuai skeptisisme dari para diplomat dan pegawai LSM yang bekerja di Gaza. Mereka menilai mekanisme semacam itu berpotensi bertentangan dengan hukum humaniter internasional, terutama karena dapat membatasi kebebasan bergerak warga Palestina dan berujung pada pemindahan paksa.

Pejabat dewan menegaskan bahwa militer Israel (IDF) tidak akan terlibat dalam penyaringan atau kontak dengan warga sipil di zona tersebut. "Fungsi ini tidak akan dilakukan oleh IDF, yang tidak akan memiliki kontak dengan populasi sipil dan tidak berperan dalam memisahkan area ini dari wilayah Gaza lainnya," ujarnya. ISF akan menjadi "semacam penyangga" yang memisahkan populasi Palestina dari militer Israel.

Meski demikian, proyek ini masih dalam tahap wacana. Pejabat dewan mengakui bahwa belum ada pembangunan fisik yang dimulai, dan lokasi pasti di Rafah masih belum ditentukan. Rafah sendiri, yang berada di perbatasan selatan Gaza, telah hancur akibat serangan Israel selama perang dan kini sebagian besar berada di bawah kendali militer Israel.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi penting. Sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia perlu mencermati apakah zona kemanusiaan ini benar-benar bersifat sukarela dan sesuai dengan hukum internasional, atau justru menjadi alat legitimasi pendudukan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri biasanya merespons inisiatif semacam ini dengan menekankan pentingnya perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap resolusi PBB.

Dewan Perdamaian sendiri dibentuk awal tahun ini sebagai bagian dari rencana gencatan senjata yang didukung AS dan telah disahkan Dewan Keamanan PBB. Tujuannya adalah memfasilitasi transisi dari kekuasaan Hamas sambil memulihkan administrasi sipil dan layanan dasar. Namun, dengan NCAG yang masih terkatung-katung di Kairo dan gencatan senjata yang mandek, pilot proyek ini menghadapi tantangan besar. Pertanyaan kuncinya: akankah zona kemanusiaan di Rafah menjadi solusi atau justru memperumit konflik?