Kamboja Adukan Pelanggaran HAM di Perbatasan ke PBB: 20.000 Warga Masih Mengungsi

Pemerintah Kamboja secara resmi mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Thailand di tengah sengketa perbatasan yang masih berlangsung. Dalam pertemuan dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada 7 Juli lalu, perwakilan Kamboja menyoroti nasib lebih dari 20.000 warga yang masih mengungsi, meskipun gencatan senjata telah disepakati pada akhir tahun lalu.

Pertemuan antara Presiden Komite HAM Kamboja (CHRC) Keo Remy dan perwakilan OHCHR di Kamboja, Matilda Bogner, menjadi ajang bagi Phnom Penh untuk membeberkan sederet tuduhan serius. Menurut pernyataan resmi CHRC, Remy menyampaikan bahwa Thailand melakukan serangkaian tindakan yang melanggar hukum internasional, khususnya hukum HAM dan hukum humaniter internasional.

“Kamboja menghadapi serangkaian tindakan oleh Thailand yang diduga melanggar hukum internasional,” demikian bunyi pernyataan CHRC. Tuduhan tersebut mencakup diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap pekerja migran Kamboja di Thailand. Bahkan, disebutkan adanya kasus pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang pekerja migran perempuan oleh tentara Thailand saat ia dalam perjalanan pulang ke Kamboja.

Remy juga menuduh Thailand melancarkan serangan membabi buta ke wilayah Kamboja selama konflik perbatasan tahun lalu. Senjata berat, munisi klaster, asap beracun, dan pesawat tempur seperti F-16, Gripen, dan T-50 disebut digunakan. Akibatnya, lebih dari 640.000 orang sempat mengungsi di puncak konflik, dan sejumlah properti publik serta pribadi rusak, termasuk Candi Preah Vihear yang masuk daftar warisan dunia UNESCO.

Meskipun Kamboja dan Thailand telah menandatangani perjanjian gencatan senjata pada 27 Desember 2025, Remy menegaskan bahwa lebih dari 20.000 warga yang terusir belum bisa pulang. Pasukan Thailand masih menduduki sebagian wilayah Kamboja, memasang pagar kawat berduri dan kontainer pengiriman, serta menghancurkan rumah-rumah warga. “Gencatan senjata tidak memungkinkan ribuan warga Kamboja yang terusir untuk kembali ke rumah mereka karena pendudukan ilegal yang berlanjut oleh militer Thailand,” ujar Remy.

Di luar isu perbatasan, pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah Kamboja di panggung internasional. Remy menyoroti inisiatif bersama dengan Prancis untuk mendorong resolusi Towards Universal Decriminalisation of Homosexuality yang akan dibahas dalam sesi ke-62 Dewan HAM PBB. Selain itu, pemerintah Kamboja baru-baru ini mengumumkan niat untuk meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang secara permanen menghapuskan hukuman mati.

Bogner menyambut baik upaya Kamboja dalam mempromosikan hak-hak kelompok LGBT dan mempertimbangkan penghapusan hukuman mati. Ia juga mengonfirmasi bahwa OHCHR terus memantau perkembangan di perbatasan Kamboja-Thailand dan telah melakukan kunjungan lapangan untuk bertemu dengan keluarga-keluarga yang mengungsi. “OHCHR telah memberikan perhatian penuh pada situasi ini dan telah mengunjungi warga Kamboja yang terusir untuk menilai kondisi kehidupan mereka,” kata Bogner.

Remy berterima kasih atas kunjungan OHCHR dan menilai keterlibatan tersebut sebagai kontribusi penting dalam melindungi hak-hak warga sipil yang terkena dampak konflik perbatasan. Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus bekerja sama secara konstruktif dalam isu HAM di Kamboja.

Ke depan, efektivitas gencatan senjata dan tekanan internasional akan menjadi kunci apakah ribuan pengungsi Kamboja akhirnya bisa pulang, atau justru konflik perbatasan kembali memanas. Sementara itu, langkah Kamboja mendekriminalisasi homoseksualitas dan menghapus hukuman mati menunjukkan ambisi negara itu untuk memperbaiki citra HAM-nya di mata dunia.