Penulis Buku Ho Chi Minh Dibui: Vietnam Kembali Tindak Kritik dengan Tuduhan Makar

Otoritas Vietnam menangkap seorang pengusaha teknologi terkemuka dan seorang influencer media sosial dalam sepekan terakhir, menandai babak baru penindasan terhadap suara kritis di negara komunis itu. Nguyen Thanh Nam, 64 tahun, pendiri sekaligus mantan direktur utama raksasa telekomunikasi FPT, ditahan atas tuduhan anti-negara terkait buku yang ia tulis tentang Ho Chi Minh, pendiri Partai Komunis Vietnam.

Buku berjudul Stories with Thanh – A New Account of Light yang terbit pada Mei lalu langsung memicu kontroversi. Di dalamnya, Nam mengisahkan masa-masa Ho Chi Minh di luar negeri saat mencari jalan membebaskan Vietnam dari penjajahan. Namun, narasi itu dinilai pemerintah menyimpang dari versi resmi sejarah. Penerbit buku tersebut telah menariknya dari peredaran setelah mendapat tekanan dari aparat.

Polisi Hanoi, dalam pernyataan resmi Selasa (7/7), menyebut Nam dituduh “memutarbalikkan sejarah revolusi, kebijakan dan pedoman partai serta negara, menghina Presiden Ho Chi Minh, dan banyak pemimpin partai serta negara lainnya”. Tak hanya Nam, Tran Viet Anh, 33 tahun, seorang influencer yang juga salah satu pendiri platform diskusi intelektual muda Spiderum yang memiliki 10 juta anggota, ditangkap dengan tuduhan serupa karena membahas buku itu di kanal media sosialnya.

Menariknya, Nam telah menyampaikan permintaan maaf secara nasional di televisi. Dalam pidatonya, ia mengakui “adanya kesalahan faktual dan pernyataan palsu yang bertentangan dengan pedoman dan kebijakan partai dan negara, mencoreng citra Presiden Ho Chi Minh, dan menyebabkan kebingungan di kalangan publik.” Namun, permintaan maaf itu tak menghentikan proses hukum. Nam ditahan pekan lalu, sementara Anh menyusul pada Selasa.

Kasus ini mengirim sinyal jelas bahwa Vietnam tidak akan mentolerir penyimpangan dari narasi resmi, terutama yang menyangkut figur sakral seperti Ho Chi Minh. Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol negara. Meskipun Indonesia menganut demokrasi, kasus serupa di masa lalu—seperti penangkapan aktivis yang mengkritik presiden atau pahlawan nasional—pernah terjadi, meski tidak seekstrem Vietnam.

Human Rights Watch mencatat lebih dari 160 kritikus dan aktivis kini mendekam di penjara Vietnam. Penangkapan Nam dan Anh menambah daftar panjang tersebut. Pertanyaan yang muncul: apakah langkah ini akan meredam kritik, atau justru memicu perlawanan diam-diam dari kalangan intelektual dan pengusaha yang selama ini menjadi motor perubahan di Vietnam? Yang jelas, ruang untuk perdebatan sejarah yang jujur semakin sempit di bawah bayang-bayang pasal anti-negara.