Kabel Bawah Laut: Medan Pertarungan Baru AS vs China dalam Perebutan Data Global

Persaingan antara Amerika Serikat dan China tidak lagi hanya terjadi di darat atau di udara—kini medan pertempuran baru bergeser ke dasar laut, tepatnya pada jaringan kabel bawah laut yang menjadi tulang punggung komunikasi global. Dengan membawa sekitar 99 persen lalu lintas data dunia, infrastruktur yang dulu dianggap netral ini kini menjelma menjadi aset strategis yang diperebutkan, seiring melonjaknya permintaan akibat kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan digitalisasi ekonomi.

Menurut Bart Hogeveen, direktur Eropa di Australian Strategic Policy Institute (ASPI), kabel bawah laut telah menjadi "aset strategis yang tak tergantikan" dalam kontestasi dominasi digital antara Washington dan Beijing. "Siapa pun yang mengendalikan infrastruktur kritis dapat menentukan bagaimana infrastruktur itu digunakan, oleh siapa, dengan syarat apa, dan berapa biayanya," ujarnya. Kekhawatiran tentang pengaruh asing dan ketergantungan strategis semakin akut, terutama setelah pandemi COVID-19 memicu lonjakan kebutuhan konektivitas stabil.

Pemerintah di kedua kubu pun bergerak cepat. Pada Juni lalu, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) memperketat pengawasan terhadap infrastruktur kabel bawah laut dengan mewajibkan lisensi lebih ketat bagi pemilik dan operator stasiun pendaratan kabel. Langkah ini memperkuat inisiatif Clean Cable yang digagas era Donald Trump pada 2020, yang bertujuan mengurangi partisipasi perusahaan China dalam proyek-proyek sensitif. Di sisi lain, Beijing terus memperluas jejak globalnya melalui HMN Tech (eks Huawei Marine Networks) dan proyek-proyek yang terkait dengan Jalur Sutra Digital. Laporan Akademi Teknologi Informasi dan Komunikasi China tahun lalu mencatat HMN Tech telah membangun lebih dari 100.000 kilometer sistem kabel bawah laut yang beroperasi di lebih dari 70 negara.

Fragmentasi jaringan mulai terlihat jelas. Hogeveen menyebutkan bahwa "rute kabel baru semakin dirancang untuk menghindari titik pendaratan tertentu atau area maritim yang sensitif secara geopolitik." Ini mencerminkan polarisasi ekosistem teknologi global: satu kubu berbasis AS dan satu lagi berbasis China. Contoh nyata adalah proyek SeaMeWe-6, sistem kabel sepanjang 21.700 km yang menghubungkan Singapura dan Prancis. Awalnya akan dibangun oleh HMN Tech, kontrak tersebut akhirnya diberikan ke SubCom asal AS setelah lobi keras Washington pada 2023.

Keamanan menjadi isu sentral. Dalam pidato di Shangri-La Dialogue (SLD) di Singapura, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menyebut kabel bawah laut sebagai "arteri peradaban modern" dan memperingatkan bahwa "dasar laut telah menjadi medan pertempuran." Serangkaian insiden kerusakan kabel di dekat Taiwan dan Laut Baltik memperkuat kekhawatiran. Pada Februari lalu, otoritas Taiwan menyelidiki kapal berbendera Togo dengan awak China yang diduga merusak kabel di dekat Penghu. Pada 31 Desember 2025, Finlandia menyita sebuah kapal kargo setelah kabel data antara Finlandia dan Estonia rusak di Teluk Finlandia. Jason Hsu, senior fellow di Hudson Institute, menekankan bahwa "dalam skenario blokade atau koersi, kabel bisa menjadi target pertama karena biaya rendah dan dampak tinggi."

Bagi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, dinamika ini membawa implikasi langsung. Permintaan kabel bawah laut meningkat seiring pertumbuhan populasi, industrialisasi, dan adopsi digital. Namun, Huong Le Thu dari International Crisis Group mengingatkan bahwa kawasan "tidak memiliki kapasitas" untuk memperbaiki kabel bawah laut dan sangat bergantung pada bantuan luar, termasuk dari China. "Kawasan perlu bergabung untuk membangun kapasitas tersebut," ujarnya. Sementara itu, banyak negara Asia Tenggara masih berusaha menghindari pilihan memihak antara AS dan China. Erin Murphy dari Redpoint Advisors menilai bahwa argumen keamanan nasional AS belum cukup meyakinkan negara-negara Global South. "Akan sangat sulit bersaing dalam harga, terutama dengan negara-negara yang sensitif terhadap biaya," katanya. Murphy menyarankan AS dan sekutunya membedakan diri dengan program capacity-building, pelatihan kerja, dan pendidikan—meskipun pembubaran USAID mempersulit upaya tersebut.

Ke depan, persaingan diprediksi semakin tajam seiring perkembangan AI. Hogeveen menegaskan, "Ketika AI dipandang sebagai teknologi strategis oleh Washington dan Beijing, kita harus mengharapkan persaingan yang semakin ketat atas infrastruktur fisik yang mendasarinya." Pertanyaan strategis kini bukan lagi siapa yang bisa membangun jaringan kabel, melainkan siapa yang mampu menjaga jaringan tetap beroperasi di bawah tekanan—mendeteksi gangguan, memperbaiki kerusakan dengan cepat, dan mengalihkan lalu lintas data saat krisis. Indonesia, yang berada di jalur strategis, harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa kabel bawah laut bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan panggung baru pertarungan kekuasaan digital.