Film Satluj Dibredel dari ZEE5: Sensor dan Kontroversi di Balik Kisah Aktivis Punjab

Film Satluj, yang dibintangi penyanyi-aktor India Diljit Dosanjh, ditarik dari platform streaming ZEE5 hanya dua hari setelah penayangan perdananya pada Jumat lalu. Penghapusan mendadak ini memicu perdebatan sengit seputar sensor dan kebebasan berekspresi di India, terutama karena film tersebut mengangkat kisah kontroversial aktivis hak asasi manusia Jaswant Singh Khalra.

Satluj terinspirasi dari kehidupan Khalra, yang menyelidiki tuduhan penghilangan paksa dan eksekusi di luar hukum selama pemberontakan separatis di Punjab pada 1980-1990an. Khalra sendiri kemudian diculik dan dibunuh, dengan sejumlah perwira polisi Punjab dihukum atas perannya dalam pembunuhan tersebut. Film ini selesai diproduksi pada 2022, tetapi tidak pernah tayang di bioskop karena perselisihan berkepanjangan dengan Badan Sertifikasi Film India (CBFC).

Menurut laporan The Indian Express, juru bicara rumah produksi RSVP Movies menyatakan bahwa penarikan film dilakukan atas perintah pemerintah. Namun, hingga saat ini pemerintah India belum memberikan pernyataan resmi. ZEE5 hanya menyebut film tersebut tidak akan tersedia di India "sampai pemberitahuan lebih lanjut" karena "perkembangan terkini", tanpa menjelaskan lebih detail.

Dalam sebuah video langsung di media sosial, Dosanjh mengaku sudah menduga filmnya akan ditarik, tetapi tidak menyangka akan terjadi secepat itu. "Cinta dan hormat saya untuk kalian semua. Apa yang sudah saya duga ternyata terjadi. Saya pikir film ini akan dilarang saat kantor [pemerintah] buka pada Senin, tapi saya tidak tahu akan terjadi Minggu malam," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa ketidakpastian inilah yang membuat para pembuat film meminimalkan promosi. "Jika kami promosi besar-besaran, film ini pasti tidak akan dirilis sama sekali."

Perjalanan film ini menuju layar lebar memang penuh liku. Awalnya berjudul Ghallughara—istilah yang merujuk pada pembantaian massal Sikh oleh pasukan Mughal pada 1746 dan oleh penguasa Afghanistan Ahmad Shah Durrani pada 1762—CBFC meminta judul tersebut diganti tanpa memberikan alasan publik. Film kemudian berganti nama menjadi Punjab '95, merujuk pada tahun hilangnya Khalra. Namun, perselisihan tidak berhenti di situ. Sutradara Honey Trehan mengungkapkan bahwa CBFC awalnya mengajukan 21 perubahan, yang kemudian membengkak menjadi 127 potongan. "Apa pun yang merujuk pada kenyataan harus dihapus," kata Trehan kepada situs Scroll pada 2025, seraya menambahkan bahwa perubahan itu akan mengubah film secara fundamental.

Para pembuat film sempat menggugat tuntutan CBFC ke Pengadilan Tinggi Bombay, tetapi kemudian mencabut gugatan dan memilih menerima perubahan demi mendapatkan sertifikasi. Namun, daftar potongan terus bertambah meskipun ada upaya penyelesaian. Akhirnya, pekan lalu, mereka memutuskan untuk melewati bioskop dan merilis langsung di ZEE5 dengan judul baru, Satluj. Trehan mengklaim film dirilis "tanpa potongan atau kompromi" dalam bentuk asli yang diinginkan, meskipun judul Punjab '95 tidak bisa dipertahankan.

Penghapusan film ini menimbulkan pertanyaan tentang regulasi konten di India. Film yang tayang di bioskop wajib mendapat sertifikasi CBFC berdasarkan Cinematograph Act, tetapi platform streaming seperti ZEE5 diatur oleh Information Technology Rules 2021 yang mewajibkan rating usia, kode etik, dan mekanisme pengaduan. Namun, aturan itu tidak membebaskan platform dari perintah penghapusan berdasarkan hukum India. Trehan, dalam pernyataannya kepada The Indian Express, mengaku "kehilangan kata-kata" dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan regulasi konten. Di tengah maraknya platform streaming global, intervensi pemerintah terhadap konten yang dianggap sensitif secara politik atau sejarah bisa menjadi preseden. Pertanyaan yang muncul: akankah ZEE5 mengembalikan film tersebut, atau justru menjadi awal dari pembatasan lebih ketat terhadap konten streaming di Asia?