Sesar Meratus: Ancaman Gempa Magnitudo 7 yang Mengintai Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan, yang selama ini dianggap relatif aman dari gempa bumi, ternyata menyimpan ancaman yang tidak bisa diabaikan. Data Stasiun Geofisika Balikpapan menunjukkan lonjakan signifikan aktivitas seismik: dari 94 gempa pada 2023 menjadi 238 pada 2024 dan 240 pada 2025. Di balik angka itu, Sesar Meratus—patahan aktif sepanjang 110 kilometer—menjadi sumber utama yang diperkirakan mampu melahirkan gempa berkekuatan hingga magnitudo 7.

Sesar Meratus bukanlah struktur baru. Menurut Adip Mustofa, dosen Rekayasa Geologi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), sesar ini sudah terbentuk sejak zaman Jura Awal sekitar 190 juta tahun lalu dan terus mengalami deformasi hingga masa Miosen. Meski kini tampak tenang, sambungannya dengan jalur sesar lain seperti Palu Koro dan Sula Sorong membuatnya tetap aktif. Pergerakan lempeng dari Samudra Hindia-Australia dan Pasifik ikut memengaruhi aktivitas tektonik di kawasan ini.

Dua gempa signifikan dalam dua tahun terakhir menjadi pengingat. Pada 13 Februari 2024, gempa magnitudo 4,8 berpusat 19 kilometer timur laut Banjarmasin dengan kedalaman 10 kilometer, terasa hingga Kalimantan Tengah. Disusul gempa 4 Desember 2025 berkekuatan 4,9 di barat daya Tanah Laut. Meski tidak menimbulkan kerusakan berarti, intensitasnya mencapai III MMI, cukup untuk mengejutkan warga yang tidak terbiasa dengan guncangan.

Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan, Rasmid, menegaskan bahwa tingkat kerusakan gempa sangat tergantung pada karakteristik geologi lokal. Di wilayah dengan tanah lunak atau gambut—yang banyak ditemukan di Kalsel—guncangan bisa semakin kuat. Ia mendorong kajian mikrozonasi untuk memetakan kawasan aman dan berisiko tinggi. Sayangnya, pemetaan detail jalur sesar aktif di Kalsel belum menjadi prioritas Kementerian ESDM, karena banyak daerah lain dengan potensi gempa lebih besar.

Dari sisi bangunan, ancaman semakin nyata. Akbar Rahman, dosen Arsitektur ULM, mengungkapkan bahwa mayoritas rumah di Kalsel dibangun tanpa perencanaan struktur tahan gempa. Bangunan non-rekayasa—seperti rumah dengan dinding bata tanpa kolom pengikat—sangat rentan, terutama jika berdiri di atas tanah lunak. Padahal, Indonesia memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk bangunan tahan gempa, tetapi penerapannya masih lemah. Fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit pun belum tentu siap menghadapi guncangan magnitudo 7.

Pemerintah daerah melalui BPBD Kalsel mengklaim telah memasukkan potensi gempa dalam Kajian Risiko Bencana dan bekerja sama dengan BMKG memasang sistem peringatan dini (WRS) di seluruh kabupaten/kota. Namun, Kepala BPBD Kalsel, Ronny Saputra, mengakui bahwa dokumen rencana kontingensi untuk gempa besar belum tersedia. Tantangan terbesar, menurutnya, adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap Kalsel bebas gempa.

Para ahli sepakat bahwa mitigasi harus segera dilakukan. Mulai dari pemetaan risiko, audit struktur bangunan publik, penerapan standar konstruksi tahan gempa, hingga edukasi kebencanaan. Adip Mustofa mengingatkan bahwa gempa magnitudo 7 dapat memicu longsor di lereng-lereng rawan dan merusak kawasan padat penduduk. “Berkaca pada gempa Sangkulirang di Kalimantan Timur yang mencapai magnitudo 6 dan memicu tsunami setinggi 1 meter, potensi serupa di Kalsel bukanlah hal mustahil,” ujarnya.

Pertanyaan yang kini menggantung: apakah pemerintah dan masyarakat Kalsel akan bergerak sebelum gempa besar benar-benar terjadi, atau justru menunggu hingga bencana datang untuk belajar?