Menteri Jepang Bantah Pemerintah Tekan BOJ soal Suku Bunga: Itu Salah Paham

Pemerintah Jepang membantah keras anggapan bahwa mereka menekan Bank of Japan (BOJ) untuk tidak menaikkan suku bunga lebih lanjut. Menteri Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Minoru Kiuchi, dalam konferensi pers Selasa (7/7), menyebut interpretasi tersebut sebagai "kesalahpahaman" yang justru memicu gejolak di pasar obligasi dan valuta asing.

"Ada laporan yang menyebut pemerintah mendorong suku bunga rendah sebagai bagian dari sikap fiskal ekspansif, tapi itu sama sekali tidak benar," tegas Kiuchi. Ia menegaskan bahwa posisi pemerintah tidak berubah: urusan detail kebijakan moneter sepenuhnya diserahkan kepada BOJ. Pernyataan ini muncul setelah imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun sempat menyentuh 2,850%—level tertinggi sejak Mei 1997—dan yen melemah mendekati titik terendah dalam 39,5 tahun terakhir.

Kekhawatiran pasar dipicu oleh draf pertama kerangka kebijakan ekonomi di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi yang dirilis pekan lalu. Dokumen tersebut menyebut "pengelolaan yang tepat" dari kebijakan moneter "sangat penting" untuk "pertumbuhan ekonomi yang kuat." Sejumlah investor menafsirkan frasa itu sebagai sinyal agar BOJ tidak menaikkan suku bunga karena dapat mendinginkan ekonomi. Ditambah lagi, draf tersebut menghilangkan frasa "konsolidasi fiskal" yang sebelumnya ada di dokumen serupa era perdana menteri sebelumnya, Shigeru Ishiba. Penghapusan ini dianggap mencerminkan dorongan Takaichi untuk belanja fiskal agresif, memicu kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Jepang yang merupakan terburuk di antara negara maju.

Kiuchi, yang dikenal sepaham dengan Takaichi dalam mendorong pengeluaran fiskal besar-besaran, berjanji akan meningkatkan komunikasi dengan pasar. "Jika niat kami tidak tersampaikan secara akurat, kami akan berupaya lebih keras untuk memperbaiki pemahaman pasar," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa penghapusan frasa konsolidasi fiskal "sama sekali tidak berarti kami akan mengejar kebijakan fiskal yang sembrono."

Sejak Takaichi menjabat pada Oktober lalu, BOJ telah menaikkan suku bunga acuan dua kali—ke 0,75% pada Desember dan ke 1,0% pada Juni—sebagai bagian dari normalisasi kebijakan moneter setelah satu dekade pelonggaran luar biasa yang berakhir Maret 2024. Langkah ini merupakan yang paling agresif dalam tiga dekade terakhir, namun tetap di bawah tekanan untuk tidak menghambat pertumbuhan.

Bagi Indonesia, dinamika kebijakan moneter Jepang memiliki dampak tidak langsung yang signifikan. Sebagai salah satu kreditor terbesar obligasi pemerintah Indonesia, perubahan imbal hasil di Jepang dapat mempengaruhi arus modal asing. Jika imbal hasil obligasi Jepang terus naik, investor global mungkin akan mengalihkan dana dari pasar negara berkembang seperti Indonesia, menekan rupiah dan meningkatkan biaya utang. Selain itu, pelemahan yen membuat produk Indonesia kurang kompetitif dibandingkan barang Jepang di pasar global, sementara kenaikan suku bunga BOJ dapat memperkuat yen dan meredakan tekanan tersebut.

Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah Takaichi mampu menyeimbangkan antara stimulus fiskal yang populis dan disiplin pasar yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor? Atau justru ketegangan ini akan berujung pada krisis kepercayaan yang lebih dalam, mengingat utang publik Jepang yang sudah mencapai lebih dari 250% PDB? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan moneter BOJ dalam beberapa bulan ke depan, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara yang bergulat dengan dilema serupa.