Perang Ekonomi Merambah Laut: Ketika Sanksi Tak Lagi Cukup Lewat Bank

Lebih dari 80% volume perdagangan global diangkut melalui laut, menjadikan jalur pelayaran sebagai urat nadi ekonomi dunia. Namun, urat nadi itu kini semakin sering dipotong oleh kekuatan militer. Setelah bertahun-tahun mengandalkan sistem perbankan dan asuransi untuk menjerat negara-negara yang dikenai sanksi, Amerika Serikat dan sekutunya kembali ke metode lama: mencegat kapal di tengah laut.

Pergeseran ini bukanlah kebijakan terkoordinasi, melainkan respons terhadap semakin canggihnya jaringan penghindaran sanksi. Rusia, Iran, dan Venezuela telah mengembangkan apa yang disebut armada bayangan—ratusan kapal tanker yang beroperasi di luar sistem asuransi dan registrasi Barat, menggunakan kepemilikan yang rumit serta pergantian bendera secara berkala. Menurut estimasi S&P Global pada 2025, jumlah kapal dalam armada bayangan mencapai hampir 1.000 unit, setara 17–18,5% dari total kapasitas tanker global.

Sejak akhir 2024, angkatan laut Eropa dan NATO telah menahan atau memeriksa puluhan kapal yang dicurigai membawa kargo terkena sanksi. Operasi ini awalnya menyasar kapal pengangkut minyak Rusia, lalu meluas ke kapal Iran dan Venezuela setelah blokade minyak Venezuela oleh AS pada akhir 2025. Finlandia, Jerman, dan Estonia tercatat telah mencegat kapal-kapal seperti Eagle S, Eventin, dan Kiwala. Uni Eropa bahkan memperluas misi naval Operation IRINI—yang semula dibentuk untuk embargo Libya—untuk menginspeksi kapal-kapal armada bayangan di Laut Tengah.

Yang menjadi perhatian adalah ketiadaan kerangka hukum yang seragam. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), kapal di laut lepas tunduk pada yurisdiksi negara bendera. Pencegatan hanya diizinkan dalam kasus pembajakan, perdagangan budak, ketiadaan bendera, atau pemalsuan bendera. Namun, armada bayangan justru memanfaatkan celah ini dengan sering berganti bendera dan kepemilikan yang tidak jelas, sehingga memungkinkan negara-negara penegak sanksi mengklaim kapal tersebut sebagai kapal tanpa kewarganegaraan. Akibatnya, penegakan hukum menjadi sangat bergantung pada interpretasi, bukan pada aturan yang baku.

Kondisi ini kontras dengan era sanksi PBB terhadap Irak pada 1990-an, di mana operasi angkatan laut dilakukan di bawah satu mandat Dewan Keamanan dengan prosedur standar. Kini, setiap negara bertindak sendiri-sendiri, menghasilkan praktik yang timpang: ada kapal yang didenda, disita, atau dilepaskan tanpa alasan yang jelas. Bahkan di antara negara-negara yang sepakat soal sanksi, tidak ada definisi bersama tentang apa itu “penegakan yang berhasil.”

Bagi Indonesia, tren ini membawa implikasi serius. Sebagai negara maritim dengan lalu lintas kapal yang padat di Selat Malaka dan Laut Natuna, Indonesia rentan terkena dampak jika praktik pencegatan menyebar ke Asia Tenggara. China, misalnya, telah memperluas penegakan hukum maritimnya dengan dalih perlindungan perikanan dan anti-penyelundupan—logika yang mirip dengan pencegatan berbasis sanksi. Tanpa aturan main yang jelas, bukan tidak mungkin kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia akan ikut menjadi sasaran, baik oleh negara lain maupun oleh aktor non-negara.

Para analis memperingatkan bahwa sistem hibrida—menggabungkan sanksi finansial dengan pencegatan fisik—berkembang tanpa batas yang tegas. Risiko terbesarnya bukanlah konvergensi kebijakan, melainkan preseden yang mengaburkan batas antara penegakan hukum, pemaksaan, dan perdagangan. Jika pencegatan kapal menjadi rutin dengan interpretasi hukum yang longgar, negara-negara lain kemungkinan akan mengadopsi metode serupa untuk kepentingan mereka sendiri. Pertanyaan yang menggantung: siapa yang akan mengawasi para pengawas di laut lepas?