Rp228 Triliun untuk MBG, Sekolah Rusak Terbengkalai: Prioritas Negara Dipertanyakan

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp228 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026, sementara lebih dari separuh ruang kelas di sekolah dasar masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan perbaikan dengan biaya kurang dari setengahnya. Kontras ini memicu pertanyaan publik mengenai prioritas belanja negara di tengah keterbatasan fiskal.

Data dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa 49,5% ruang kelas SD mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan 10,8% lainnya rusak berat. Di tingkat SMP, angka kerusakan mencapai 42,7%, sementara sekitar sepertiga ruang kelas SMA dan SMK juga memerlukan renovasi. Kondisi ini menempatkan jutaan siswa dalam lingkungan belajar yang tidak aman, dengan dinding retak, atap bocor, dan lantai rusak.

Di sisi lain, pemerintah terus memperluas MBG dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang megah dan berfasilitas lengkap. Anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp228 triliun bahkan direncanakan naik menjadi Rp270 triliun pada 2027. Sementara itu, estimasi kebutuhan biaya untuk memperbaiki seluruh ruang kelas rusak di Indonesia hanya berkisar antara Rp40,7 triliun hingga Rp96,5 triliun—paling tinggi hanya 42% dari anggaran MBG 2026.

Persoalan tidak hanya terletak pada besaran anggaran, melainkan juga pada belum adanya evaluasi independen dan transparan terhadap efektivitas MBG. Publik belum mendapatkan gambaran jelas mengenai dampak program terhadap status gizi, kualitas pendidikan, atau kesejahteraan keluarga penerima. Studi CELIOS 2025 menemukan indikasi inclusion error sebesar 34,2%, di mana kelompok nonprioritas—seperti keluarga mampu di luar wilayah 3T atau daerah stunting tinggi—justru terdaftar sebagai penerima. Jika program benar-benar menyasar kelompok rentan, kebutuhan anggarannya bisa jauh lebih rendah dan efisien.

Menurut Badan Gizi Nasional, sebagian pendanaan MBG berasal dari realokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Per 15 Juni 2026, realisasi anggaran MBG sudah mencapai 44%. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sektor pendidikan dan kesehatan—yang menjadi fondasi pembangunan manusia—justru dikorbankan untuk program yang belum terbukti efektif.

Pemerintah dinilai perlu menahan laju ekspansi MBG sebelum dilakukan audit komprehensif dan evaluasi independen. Program harus ditata ulang agar lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien. Pada saat yang sama, perbaikan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas nasional yang tidak bisa ditunda. Masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh asupan gizi anak-anak, tetapi juga oleh kualitas tempat mereka belajar setiap hari.