Sara Duterte Diadili: Ambisi Presiden 2028 Terancam di Tengah Perang Politik Dinasti Filipina

Sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte resmi bergulir, membawa konsekuensi langsung terhadap ambisinya untuk maju sebagai calon presiden pada 2028. Jika terbukti bersalah atas tuduhan penyalahgunaan dana publik dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Duterte tidak hanya akan kehilangan jabatannya, tetapi juga dilarang menduduki posisi publik mana pun.

Persidangan ini membuka babak baru dalam pertarungan sengit antara dua dinasti politik terkuat di Filipina. Aliansi Marcos-Duterte yang sempat kokoh usai kemenangan gemilang pada Pemilu 2022 runtuh di hadapan publik, dan kini keduanya saling berhadapan di arena impeachment. Sidang yang berlangsung di Senat ini membutuhkan dukungan 16 dari 24 senator untuk memvonis Duterte—sebuah angka yang sulit diprediksi mengingat peta politik Senat yang cair.

Menurut anggota kongres Gerville Luistro yang mewakili jaksa penuntut, kasus ini bermula dari dugaan penyelewengan dana jutaan dolar saat Duterte menjabat Menteri Pendidikan. Klaim pengeluaran yang diajukan Duterte tidak pernah dijelaskan secara terbuka dengan alasan kerahasiaan. “Jika bendahara desa tidak bisa menjelaskan dana hilang, dia diselidiki. Jika kepala sekolah menyalahgunakan dana publik, dia dihukum. Mengapa pejabat paling berkuasa tidak?” ujar Luistro dalam argumen pembukanya.

Di pihak lain, pengacara Duterte, Sheila Sison, menegaskan bahwa persidangan ini bermotif politik. “Jelas tujuannya adalah untuk menyingkirkannya,” kata Sison. Ia juga mengingatkan bahwa Duterte memperoleh 32 juta suara dalam pemilu 2022—jauh melampaui perolehan Marcos maupun para senator yang terlibat dalam proses pemakzulan. Duterte sendiri memilih tidak hadir dalam persidangan.

Ketegangan politik di Manila meningkat drastis menjelang sidang. Ribuan aparat kepolisian bersenjata lengkap dikerahkan di luar gedung Senat untuk mengantisipasi bentrokan antara pendukung kedua kubu. Warga Filipina di berbagai daerah mengikuti jalannya persidangan melalui siaran langsung dan acara nonton bareng. Situasi semakin rumit setelah dua senator sekutu Duterte ditangkap dalam beberapa pekan terakhir, sementara satu senator lainnya—Bato dela Rosa, mantan kepala eksekutor perang melawan narkoba era Rodrigo Duterte—melarikan diri setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat penangkapan.

Bagi Indonesia, dinamika politik Filipina ini menjadi cermin penting tentang bagaimana konflik antar-elit dapat menguji stabilitas demokrasi di kawasan. Pola dinasti politik dan peralihan aliansi yang cepat mengingatkan pada praktik serupa yang pernah terjadi di Indonesia pada era tertentu. Sidang pemakzulan Sara Duterte juga berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral, terutama mengingat kedekatan historis antara keluarga Duterte dengan beberapa tokoh di Indonesia.

Kantor Presiden Marcos menyatakan bahwa ia memiliki “urusan yang jauh lebih penting” daripada memantau persidangan, namun mendesak Duterte untuk hadir dan menjawab tuduhan secara langsung. Menanggapi hal itu, Duterte menyebut pendapat Marcos “tidak penting” baginya dan menegaskan bahwa ketidakhadirannya “tidak mengurangi akuntabilitas atau menunjukkan kurangnya transparansi.” Dengan tenggat waktu 92 hari, publik Filipina—dan Asia Tenggara—kini menanti apakah persidangan ini akan mengubah peta kekuasaan atau justru memperdalam jurang perpecahan antara dua kubu yang pernah bersatu.