Vietnam Genjot Insentif Kelahiran: Bonus Tunai dan Cuti Melahirkan Diperpanjang
Baca dalam 60 detik
- Vietnam memperpanjang cuti melahirkan hingga tujuh bulan dan memberikan bonus tunai hingga Rp3,6 juta bagi ibu yang melahirkan anak kedua.
- Kebijakan ini menyusul pencabutan larangan dua anak yang berlaku sejak 1960-an, di tengah kekhawatiran negara akan menua sebelum menjadi kaya.
- Insentif dinilai belum cukup menarik bagi keluarga muda karena biaya hidup tinggi, sementara angka kelahiran terus merosot.
Setelah setahun mencabut kebijakan pembatasan dua anak, Vietnam resmi memberlakukan undang-undang kependudukan baru yang memberikan insentif lebih besar bagi keluarga yang bersedia memiliki anak kedua. Mulai awal pekan ini, ibu yang melahirkan anak kedua berhak atas cuti melahirkan tujuh bulan—lebih lama satu bulan dari sebelumnya—serta bantuan finansial dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Kebijakan ini merupakan respons terhadap krisis demografi yang mengintai. Vietnam, yang selama puluhan tahun menerapkan kebijakan keluarga berencana ketat, kini menghadapi kenyataan pahit: angka harapan hidup meningkat drastis sementara tingkat kelahiran terus menurun. Negara itu tercatat sebagai salah satu negara dengan laju penuaan penduduk tercepat di dunia. Para ekonom memperingatkan bahwa tanpa perubahan signifikan, Vietnam akan mengalami kekurangan tenaga kerja dan beban berat pada sistem jaminan sosial.
Bagi Nguyen Kim Bich, seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun di Hanoi, insentif yang ditawarkan pemerintah memang menarik, tetapi belum cukup untuk meyakinkan dirinya dan suami memiliki anak kedua. “Cuti tambahan satu bulan dan bonus tunai sekitar US$75 tidak akan pernah cukup untuk membuat kami punya anak lagi,” ujarnya. Keluarga Bich saat ini menghabiskan hampir setengah dari pendapatan gabungan mereka yang sekitar US$1.000 per bulan untuk membesarkan anak pertama. Mereka juga tinggal serumah dengan mertua.
Langkah Vietnam ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, yang juga menghadapi tren penurunan angka kelahiran dan penuaan penduduk. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat total fertility rate (TFR) Indonesia pada 2023 sekitar 2,14, mendekati batas replacement level. Meski belum separah Vietnam, beberapa daerah di Jawa dan Sumatra sudah menunjukkan gejala aging population. Jika tidak diantisipasi, Indonesia bisa mengalami nasib serupa: bonus demografi yang berubah menjadi beban.
Kebijakan insentif kelahiran di Vietnam juga menyoroti dilema klasik: apakah uang dan cuti tambahan cukup untuk mendorong keputusan reproduksi? Menurut analis demografi, faktor struktural seperti biaya perumahan, pendidikan, dan ketidakpastian ekonomi justru lebih dominan. Di Indonesia, survei menunjukkan bahwa alasan utama pasangan menunda atau tidak memiliki anak adalah biaya hidup yang tinggi dan kurangnya dukungan pengasuhan.
Vietnam sendiri masih dalam tahap awal implementasi. Belum ada evaluasi resmi mengenai efektivitas kebijakan ini. Namun, respons publik seperti yang diungkapkan Bich mengindikasikan bahwa pemerintah mungkin perlu merancang paket insentif yang lebih komprehensif, termasuk penyediaan perumahan terjangkau dan akses pendidikan yang murah. Pertanyaan besarnya: akankah Vietnam mampu membalikkan tren penurunan kelahiran sebelum terlambat?
