Gibran di Persimpangan: Merangkul Mahasiswa atau Sekadar Panggung Politik?

Lima mahasiswa yang baru saja turun ke jalan menuntut perubahan kebijakan pemerintah, beberapa hari kemudian justru terbang bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Aksi yang berlangsung pada 18 Juni itu menjadi puncak dari serangkaian pertemuan tertutup antara Gibran dan perwakilan mahasiswa yang sebelumnya mengkritik program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih—dua inisiatif ambisius sekaligus kontroversial pemerintahan Prabowo Subianto.

Dalam pernyataan resmi Kantor Wakil Presiden, ketua mahasiswa Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengklaim bahwa Gibran menyambut positif masukan dan hasil riset mereka. “Wapres terbuka dan menerima hasil kajian. Beliau akan mengaudit dan mengonsolidasikannya, lalu melaporkan kepada pimpinan, terutama Presiden Prabowo,” ujarnya. Namun, respons di media sosial justru beragam. Sejumlah warganet mempertanyakan kredibilitas dialog tersebut, dengan salah satu komentar menyebut bahwa melibatkan mahasiswa dari universitas ternama akan membuat pertemuan tampak lebih organik. Komentar lain bahkan menilai acara itu sekadar “panggung sandiwara.”

Langkah Gibran ini terjadi di tengah gelombang protes mahasiswa yang meluas di berbagai daerah dan meningkatnya sorotan terhadap program-program unggulan pemerintah. Nicky Fahrizal, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, menilai bahwa persona yang ditampilkan adalah wakil presiden yang komunikatif dan bersedia berdialog dengan mahasiswa serta warga biasa. “Ini kemenangan kecil yang ia bangun sejak dini dengan memanfaatkan momentum,” katanya. Nicky menambahkan bahwa target politik yang jelas dari manuver ini adalah jendela Pemilu 2029, di mana Gibran disebut-sebut mungkin akan kembali maju meski belum ada pernyataan resmi.

Meski demikian, para analis meragukan langkah Gibran akan membawa perubahan kebijakan yang signifikan. Sebagai wakil presiden, wewenangnya terbatas, dan kedua program tersebut sudah menjadi agenda tetap pemerintah. Edbert Gani Suryahudaya, peneliti CSIS lainnya, menyebut aksi Gibran sebagai “strategi yang disengaja” untuk meredam kemarahan publik, namun kecil kemungkinan menghasilkan perubahan nyata. Sejak dilantik, putra sulung mantan Presiden Joko Widodo ini kerap kesulitan mendefinisikan perannya. Meski dikaitkan dengan tugas-tugas bergengsi seperti pembangunan Papua dan Ibu Kota Nusantara, ia tetap berada di pinggiran keputusan-keputusan besar.

Irman Lanti dari Universitas Padjadjaran menegaskan bahwa keterlibatan Gibran dalam program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih lebih bersifat pencitraan. “Semua indikasi menunjukkan Gibran tidak terlibat dalam program-program tersebut, yang tampaknya lebih di bawah kendali militer dan polisi,” ujarnya. Irman menambahkan bahwa langkah terbaru Gibran bertujuan membuktikan relevansinya dengan “menunggangi” demonstrasi mahasiswa. Keraguan semakin menguat setelah laporan media lokal pada 23 Juni mengungkap bahwa seorang ketua mahasiswa peserta pertemuan mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta, sementara mahasiswa lain mendapat Rp2 juta hingga Rp2,5 juta. Istana Presiden menyatakan sedang menyelidiki klaim tersebut.

Pendekatan Gibran mengingatkan pada gaya “blusukan” yang dipopulerkan ayahnya, Joko Widodo—kunjungan mendadak ke masyarakat dan dialog langsung dengan warga biasa. Gaya ini membantu Widodo melesat dari wali kota Solo hingga menjadi presiden. Namun, Edbert menilai bahwa modal politik Gibran masih sangat bergantung pada warisan sang ayah, bukan kapasitasnya sendiri. “Ia belum mampu membangun basis politiknya sendiri,” katanya. Nicky Fahrizal menambahkan bahwa meski Gibran tidak memiliki rekam jejak panjang seperti ayahnya, ia tetap bisa membentuk persepsi publik terhadap program-program pemerintah, menyoroti masalah implementasi, dan memberikan tekanan informal. “Itu adalah soft power komunikasi, bukan hard power otoritas eksekutif,” pungkasnya. Pertanyaan yang kini menggantung: apakah langkah-langkah ini cukup untuk mengantarkan Gibran menuju kursi presiden pada 2029, atau hanya akan menjadi catatan kaki dalam karier politiknya?