Anwar Bantah Tudingan Kurangnya Alokasi Dana untuk Johor Jelang Pemilu Negara Bagian

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membantah kritik bahwa pemerintah federal kurang memberikan alokasi dana kepada negara bagian Johor, dengan mengungkapkan data bahwa Johor justru menerima lebih banyak daripada yang disetorkan ke kas pusat dalam tiga tahun terakhir. Pernyataan ini disampaikan di tengah persiapan pemilihan negara bagian Johor yang akan digelar pada 11 Juli 2026.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan Malaysia, Johor menyumbang sekitar RM14 miliar (setara US$4,4 miliar) dalam bentuk pendapatan ke kas federal antara 2023 hingga 2025. Namun, negara bagian yang berpenduduk hampir lima juta jiwa itu menerima alokasi federal sebesar RM16 miliar melalui berbagai proyek, belanja operasional, dan program pembangunan. Anwar, yang juga menjabat Menteri Keuangan, menegaskan bahwa angka ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan Johor.

“Berapa banyak yang telah kami berikan kembali melalui berbagai proyek, administrasi, dan pembangunan secara total? RM16 miliar untuk Johor,” ujar Anwar dalam acara pengumuman calon anggota legislatif dari koalisi Pakatan Harapan (PH) di Johor Bahru, Senin (22/6). Ia menambahkan bahwa dirinya perlu memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai komitmen federal kepada masyarakat Johor.

Pernyataan Anwar ini merupakan respons langsung terhadap kritik yang dilontarkan Putra Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, beberapa hari sebelumnya. Dalam sebuah siniar bersama pemuda Johor pada 20 Juni, Tunku Ismail menyebut bahwa Johor menyumbang lebih dari RM40 miliar setiap tahun ke pemerintah federal, tetapi hanya menerima sekitar RM2 miliar hingga RM3 miliar untuk memenuhi kebutuhan daerah. “Bagaimana itu masuk akal? Sama sekali tidak logis,” kata Tunku Ismail, seraya menuntut agar setidaknya 25-30 persen pendapatan yang dikumpulkan dari Johor dikembalikan untuk proyek pembangunan dan kesejahteraan publik.

Isu pembagian pendapatan antara Johor dan pemerintah federal bukanlah hal baru. Pada Juli tahun lalu, Tunku Ismail juga telah menyuarakan hal serupa, terutama terkait keterlambatan proyek infrastruktur di Johor. Kritik ini muncul di tengah persaingan politik yang memanas menjelang pemilihan negara bagian, di mana PH akan bertarung melawan Barisan Nasional (BN) yang tengah berkuasa, serta koalisi oposisi Perikatan Nasional (PN) dan partai-partai kecil lainnya.

Anwar juga membandingkan alokasi belanja operasional (OE) yang diterima Johor di bawah pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahannya saat ini. Menurutnya, di bawah administrasi federal sebelumnya, Johor menerima sekitar RM6 miliar hingga RM7 miliar per tahun untuk belanja operasional. Angka itu meningkat menjadi RM8,7 miliar di bawah pemerintahan Madani. Johor juga menjadi penerima bantuan terbesar kedua untuk program Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (Sara) setelah Selangor.

Di sisi lain, hubungan antara Anwar dan Tunku Ismail tampaknya tetap terjaga. Pada hari yang sama, Tunku Ismail menerima kunjungan Anwar di istana. Dalam unggahan media sosial, Anwar menyebut pertemuan itu berlangsung dalam suasana bersahabat dan harmonis, serta keduanya sepakat untuk terus menjaga hubungan baik dan memperkuat kerja sama antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian Johor.

Dalam pidatonya saat pengumuman calon, Anwar mengingatkan partai-partai politik untuk tidak menggunakan institusi kerajaan sebagai alat menyerang lawan. “Kami bertarung sebagai partai politik, jangan kaitkan dengan institusi kerajaan,” katanya. “Jika ada kritik, kami terima dengan cara yang baik. Itu tidak pantas dalam demokrasi, dan segala sesuatu ada batasnya.”

Pemilihan negara bagian Johor akan berlangsung setelah masa kampanye 14 hari, dimulai dari penetapan calon pada 27 Juni. Sebanyak 56 kursi di Dewan Undangan Negeri Johor akan diperebutkan. Pertarungan ini diprediksi ketat, dengan isu alokasi dana dan pembangunan menjadi salah satu faktor penentu pilihan pemilih.

Bagi Indonesia, dinamika politik di Johor menarik untuk dicermati mengingat provinsi tetangga ini merupakan salah satu mitra dagang utama dan pintu masuk investasi, khususnya di sektor industri dan pariwisata. Stabilitas politik dan kebijakan fiskal di Johor dapat berdampak pada iklim investasi regional, termasuk bagi pelaku usaha Indonesia yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.