Maszlee Malik Kembali Bertarung: Mantan Menteri Pendidikan Malaysia Incar Kursi Menteri Besar Johor

Pakatan Harapan (PH) resmi meluncurkan 56 kandidat untuk pemilihan umum negara bagian Johor pada Senin (22/6) malam di Padang Bukit Gambir, Tangkak. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Maszlee Malik, mantan Menteri Pendidikan Malaysia, yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat Menteri Besar Johor jika PH berhasil merebut kekuasaan dari Barisan Nasional (BN).

Maszlee akan bertarung di kursi Dewan Undangan Negeri (DUN) Puteri Wangsa, sebuah daerah pemilihan yang sebelumnya menjadi basis Parti Ikatan Demokratik Malaysia (MUDA). Kursi ini awalnya milik Parti Amanah Negara (Amanah), namun dipinjamkan ke MUDA pada pemilu 2022. Kini, MUDA memutuskan untuk bertarung sendiri tanpa koalisi, sehingga PH harus merebut kembali kursi tersebut dari tangan lawan.

Pengumuman ini dilakukan langsung oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim selaku Ketua PH. Dalam pidatonya, Anwar menekankan pentingnya kemenangan di Johor untuk stabilitas pemerintahan federal. “Jika kita ingin Anwar terus menjadi perdana menteri, PH harus menang di Johor,” tegas Sekretaris Jenderal DAP, Loke Siew Fook, yang turut hadir dalam acara tersebut.

Maszlee bukanlah wajah baru di panggung politik Malaysia. Ia pernah menjabat Menteri Pendidikan pada era pemerintahan PH pertama di bawah Mahathir Mohamad (2018–2020). Namun, kariernya sempat meredup setelah kalah di kursi parlemen Simpang Renggam pada Pemilu 2022 dan sebelumnya di DUN Layang-Layang pada pemilu negara bagian Johor 2022. Meski demikian, jajak pendapat yang dilakukan media lokal Sinar Harian menunjukkan bahwa warganet lebih memilih Maszlee sebagai calon Menteri Besar dibanding dua kandidat dari Amanah, yaitu Aminolhuda Hassan dan Suhaizan Kayat.

Menanggapi spekulasi tersebut, Maszlee membantah telah berdiskusi dengan Anwar soal jabatan Menteri Besar. “Kami tidak pernah membahasnya sama sekali,” ujarnya seperti dikutip New Straits Times. Ia lebih fokus pada pertarungan di Puteri Wangsa, yang kini menjadi medan pertempuran sengit antara PH, MUDA, BN, dan Perikatan Nasional (PN).

Strategi PH dalam pemilu ini tampak terukur. DAP difokuskan pada 17 kursi di daerah perkotaan, PKR menjadi kekuatan utama di 29 daerah campuran dan swing, sementara Amanah diturunkan di 10 kursi dengan mayoritas pemilih Melayu di wilayah selatan dan pedesaan. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan perolehan suara di tengah persaingan yang semakin ketat.

Di sisi lain, PN tengah dilanda perpecahan internal. Partai Islam Se-Malaysia (PAS) baru saja mengumumkan pengakhiran kerja sama politik dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu). Sebagai gantinya, PN menerima dua partai baru—Parti Pejuang Tanah Air dan Parti Cinta Malaysia—dalam rapat darurat pada Senin. Alokasi kursi PN untuk Johor akan difinalisasi pada Selasa (23/6).

Pemilu Johor kali ini juga berpotensi menjadi pertarungan empat penjuru dengan hadirnya Parti Bersama Malaysia (Bersama) yang baru diluncurkan. Partai ini, yang digawangi dua mantan menteri federal, mengincar 15 kursi yang sebagian besar sebelumnya dimenangkan BN. Kondisi ini bisa memecah suara dan menguntungkan PH jika mampu mempertahankan basis pemilihnya.

Bagi Indonesia, dinamika politik Johor menarik dicermati karena provinsi ini berbatasan langsung dengan Kepulauan Riau dan menjadi pusat investasi serta perdagangan bilateral. Stabilitas politik di Johor berpengaruh pada iklim investasi asing, termasuk dari Indonesia. Jika PH berkuasa, kebijakan ekonomi yang lebih pro-bisnis mungkin akan diterapkan, mengingat hubungan erat Anwar dengan kalangan investor.

Pertanyaan besarnya, akankah Maszlee Malik mampu membalikkan keadaan dan membawa PH merebut Johor dari cengkeraman BN? Atau justru perpecahan di kubu oposisi akan memperkuat posisi BN yang telah berkuasa puluhan tahun di negara bagian tersebut? Jawabannya akan diketahui pada 11 Juli mendatang.