Tito Karnavian: Optimalisasi Perumahan Rakyat Dorong Ekonomi Daerah dan Lapangan Kerja
Baca dalam 60 detik
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut program perumahan rakyat mampu menggerakkan sektor perbankan, properti, dan material bangunan di daerah.
- Pemerintah pusat mendorong pemda, khususnya di Indonesia Timur, untuk mempercepat perizinan dan membebaskan retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Kesenjangan hunian layak masih menjadi tantangan, dengan Presiden Prabowo menugaskan Kementerian PKP untuk mempercepat penyelesaian masalah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian optimistis optimalisasi program perumahan rakyat dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah, dengan memicu aktivitas di sektor perbankan, pengembang properti, hingga toko material bangunan sekaligus membuka lapangan kerja baru. Keyakinan itu disampaikan dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (22/6).
Menurut Tito, jika persoalan perumahan ditangani secara tuntas, ekosistem ekonomi akan berputar. "Ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar," ujarnya. Ia menambahkan bahwa sektor perumahan tidak hanya menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesulitan masyarakat, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penanganan backlog perumahan yang masih menganga. Tito mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah, terutama di kawasan Indonesia Timur, sangat krusial. Tanpa partisipasi aktif pemda, pembangunan perumahan akan berjalan lambat dan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.
Mendagri menyoroti keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menjangkau program perumahan secara luas. Oleh karena itu, pemda diminta mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat perizinan, serta membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini diharapkan mendorong developer lebih giat membangun, apalagi jika difasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Supaya developer-nya semangat untuk membangun perumahan. Dapat KUR juga," kata Tito. Namun, ia menyayangkan masih banyak daerah di Papua yang belum menerbitkan PBG untuk MBR, sehingga akses terhadap hunian layak tidak merata. Jumlah MPP di Papua juga dinilai terbatas. Tito mencontohkan praktik baik dari Kabupaten Badung dan Gianyar, Bali, yang berhasil mengelola layanan publik terpadu secara efisien, termasuk pengurusan SIM dan paspor tanpa seragam formal.
Ke depan, keberhasilan program perumahan rakyat tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kesiapan daerah dalam menyederhanakan birokrasi. Pertanyaannya, mampukah pemda di Indonesia Timur meniru kesuksesan Bali dalam mengelola perizinan dan pelayanan publik?
