Bener Meriah Kejar Target Sekolah Rakyat, Lahan Alternatif Disiapkan
Baca dalam 60 detik
- Pemkab Bener Meriah berupaya mengganti lahan calon Sekolah Rakyat dari 5 hektare menjadi minimal 6,8 hektare agar usulan masuk tahap pembangunan tahun ini.
- Kemensos mengingatkan batas waktu pengajuan proposal tahap tiga yang belum ditandatangani Menteri Sosial, sehingga daerah diminta segera menyelesaikan persyaratan lahan.
- Selain pendidikan, Kemensos juga memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup lanjutan bagi 3.417 jiwa korban banjir di Bener Meriah dalam waktu dekat.
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan alternatif setelah lokasi awal seluas 5 hektare dinilai belum memenuhi ketentuan minimal 6,8 hektare. Audiensi di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (22/6), menjadi ajang penyelarasan teknis agar usulan daerah tersebut tidak tertinggal dari daerah lain yang sudah lebih dulu siap.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan urgensi penyelesaian administrasi lahan. "Yang penting cepat supaya bisa ikut. Mumpung usulan-usulan tahap tiga ini belum diteken Menteri Sosial untuk disampaikan ke Presiden," ujarnya. Ia khawatir jika usulan tidak segera masuk, Bener Meriah akan kehilangan kesempatan pada tahap pembangunan tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera menuntaskan proses penggantian lahan dan mengirimkan surat keterangan resmi dari bupati.
Bupati Bener Meriah Armia memastikan persoalan lahan tidak menjadi hambatan. Pihaknya telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi yang dinilai memenuhi syarat, termasuk lahan hibah dari Kementerian Pertanian. "Kita alternatifnya lahannya banyak, Pak. Jadi intinya, kalau masalah tanah, saya kira tidak ada persoalan, masalah listrik ada, air ada," kata Armia. Ia optimistis proses pergantian lahan dapat segera rampung.
Perwakilan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat, Jauhari, menambahkan bahwa idealnya lahan mencapai 7–8 hektare agar prasarana pendidikan dapat dibangun secara optimal. "Kalau bagusnya memang 7 sampai 8 hektare supaya dapat prasarana yang optimal. Dan kalau bisa lahannya yang rata," jelasnya. Masukan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memilih lokasi definitif.
Selain pembahasan Sekolah Rakyat, audiensi juga menyoroti penyaluran bantuan bagi korban banjir di Bener Meriah. Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur melaporkan bahwa berbagai bantuan telah disalurkan, termasuk santunan ahli waris, bantuan isi hunian, dan pemberdayaan ekonomi. Untuk bantuan jaminan hidup (jadup) lanjutan, surat perintah membayar (SPM) sudah masuk dan ditargetkan cair melalui PT Pos pekan ini atau paling lambat minggu depan. "Insya Allah minggu ini kami salur melalui PT Pos," ujar Masryani.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga mengusulkan dukungan akses data sosial ekonomi hingga tingkat desa untuk memperkuat pemutakhiran data penerima bantuan. Menanggapi hal itu, Agus Jabo meminta daerah berkoordinasi langsung dengan Pusat Data dan Informasi Kemensos agar kebutuhan data dapat segera ditindaklanjuti. Langkah ini diharapkan meningkatkan akurasi penyaluran bansos ke depan.
Menutup pertemuan, Agus Jabo memastikan Kemensos akan terus mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dan pemulihan pascabencana di Bener Meriah. "Jadi untuk yang sekolah rakyat, itu proposalnya tetap namun harus ada keterangan perpindahan lahan dari Bupati. Jadi supaya registrasinya sudah masuk dulu ke Kemensos, tinggal ganti lahan. Lalu untuk jadup, mudah-mudahan minggu ini keluar. Paling lama minggu depan," pungkasnya. Dengan komitmen ini, Bener Meriah diharapkan segera menyusul daerah lain yang sudah lebih maju dalam program Sekolah Rakyat.
