Mendagri dan Kepala Daerah Papua Sepakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Baca dalam 60 detik
- Mendagri Tito Karnavian bersama seluruh gubernur di Tanah Papua berkomitmen mendukung Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS.
- Sensus berlangsung 15 Juni–31 Agustus 2026, menyasar data aktivitas ekonomi dan kondisi sosial rumah tangga secara nasional.
- Data yang terkumpul diharapkan menjadi dasar kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi daerah tertinggal seperti Papua.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, dengan mendorong seluruh gubernur di wilayah Papua untuk turut aktif menyukseskan agenda nasional tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Tito usai menggelar pertemuan dengan para gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Jayapura, Senin (22/6). Dalam forum itu, Tito menekankan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan instrumen strategis untuk memetakan potensi dan celah pembangunan di daerah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan mencakup aktivitas ekonomi formal dan informal, serta kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga. "Kami memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan para kepala daerah, terutama di Tanah Papua, untuk bersama-sama menyukseskan sensus ini," ujar Amalia.
Para kepala daerah yang hadir menyambut positif ajakan tersebut. Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau secara bergantian menyatakan kesiapan wilayahnya. "Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi 2026," tegas Ahmad Nausrau.
Komitmen Tito terhadap sensus ini tidak hanya retorika. Sepekan sebelumnya, pada 15 Juni, ia telah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS. SEB tersebut menjadi payung hukum bagi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan sensus. Langkah ini dinilai penting mengingat Papua memiliki tantangan geografis dan demografis yang kompleks, seperti aksesibilitas rendah dan sektor informal yang dominan.
Menurut Tito, data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan yang lebih presisi. "Program ini akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya di Tanah Papua, karena kita bisa mengetahui potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap," ujarnya. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat sasaran, mulai dari alokasi anggaran hingga program pemberdayaan usaha mikro.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, sejumlah pejabat tinggi madya Kemendagri, serta perwakilan BPS dan Pemerintah Provinsi Papua. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan sinergi lintas sektor yang diharapkan dapat memperlancar proses pendataan hingga ke pelosok.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di Papua akan menjadi ujian bagi efektivitas koordinasi pusat-daerah. Apakah komitmen yang telah dinyatakan akan berbuah data yang akurat dan tepat waktu, atau justru terkendala oleh kondisi lapangan yang menantang? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan.
