Gencatan Senjata AS-Iran: 60 Hari Menuju Kesepakatan Akhir yang Penuh Ketidakpastian

Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani nota kesepahaman (MOU) pada Rabu (17/6) yang mengakhiri perang di Timur Tengah, membuka jalan bagi negosiasi final selama 60 hari mulai Jumat di Swiss. Namun, di balik klaim gencatan senjata permanen, dokumen setebal 14 poin ini justru menyimpan sejumlah persoalan pelik yang ditunda penyelesaiannya, termasuk masa depan program nuklir Teheran.

MOU yang diberi nama Islamabad Memorandum of Understanding itu langsung menuai reaksi kontras. Iran menyebutnya sebagai kegagalan AS, sementara Presiden Donald Trump mengancam akan “membom Iran hingga hancur” jika Teheran melanggar ketentuan. Langkah ini juga memicu perdebatan di kalangan pengamat, yang meragukan kesepakatan komprehensif bisa tercapai dalam waktu dua bulan.

Johns Hopkins University professor Steven David menilai target 60 hari tidak realistis. “Gagasan bahwa semua akan selesai dalam 60 hari, saya pikir itu konyol,” ujarnya kepada CNA. Ia menduga Trump terdesak oleh tekanan ekonomi dalam negeri menjelang pemilu sela November, sehingga perlu mengklaim kemenangan meski dengan kesepakatan parsial.

Poin kelautan menjadi salah satu pencapaian paling konkret. Iran setuju menjamin lalu lintas kapal niaga gratis selama 60 hari di Selat Hormuz—yang sebelumnya diblokade Teheran dan memicu krisis energi global. Selat yang mengangkut seperlima minyak dunia itu akan dibuka kembali Jumat ini, meski para pengirim masih waspada. AS menjamin bebas tol, sementara Iran bersikeras tetap memegang peran manajerial.

Di sisi ekonomi, MOU menjanjikan dana segar bagi Iran. Lebih dari separuh dari US$300 miliar untuk rekonstruksi telah dikomitmenkan oleh perusahaan dari AS, negara Teluk, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Namun Trump menegaskan bahwa dana itu bukan investasi pemerintah AS. “Kami tidak menginvestasikan satu sen pun,” katanya di sela KTT G7 di Prancis. Sementara itu, sanksi akan dihapus bertahap, dan Iran langsung mendapat izin menjual minyak—langkah yang dikritik kalangan garis keras sebagai konsesi berlebihan.

Pertanyaan besar mengemuka: akankah dana tersebut benar-benar dinikmati rakyat Iran? Profesor Jamsheed Choksy dari Indiana University Bloomington meragukannya. “Akankah uang itu mengalir ke kantong warga biasa, atau justru ke IRGC (Pengawal Revolusi Iran) dan digunakan untuk masalah?” ujarnya. Kekhawatiran serupa juga muncul terkait penggunaan dana untuk proksi regional Iran.

Batu sandungan terbesar justru terletak pada program nuklir Iran. Poin 8 dan 9 hanya mempertahankan status quo sambil menunda keputusan soal pengayaan uranium. Iran memiliki stok uranium tingkat dekat-bom, dan Trump menginginkannya dikirim keluar atau dimusnahkan, sementara Teheran hanya bersedia mengencerkannya. Perundingan sebelumnya membahas moratorium 5–20 tahun, tetapi kompromi masih jauh. Belum lagi soal tingkat inspeksi internasional yang mungkin ditolak Iran.

Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati. Sebagai negara pengimpor minyak, stabilitas Selat Hormuz sangat memengaruhi harga energi domestik. Selain itu, keterlibatan swasta dalam rekonstruksi Iran membuka peluang investasi bagi perusahaan Indonesia di sektor infrastruktur dan energi. Namun, ketidakpastian kepatuhan Iran dan potensi eskalasi baru bisa mengguncang pasar global kapan saja.

Dengan tenggat 60 hari yang ketat, pertanyaan mendasar tetap menggantung: akankah kedua pihak mampu mengatasi perbedaan fundamental, atau justru kembali ke jalur konfrontasi? Satu hal yang pasti, setiap langkah maju akan diiringi kecurigaan dan taruhan politik yang tinggi.