Perjanjian Penangkapan Ikan Arktik: Bukti Diplomasi Multilateral Masih Mungkin di Tengah Ketegangan Global

Di tengah kabar buruk tentang pemanasan Arktik yang tiga hingga empat kali lebih cepat dari rata-rata global dan runtuhnya kerja sama akibat invasi Rusia ke Ukraina, ada satu titik terang: Perjanjian Perikanan Samudra Arktik Tengah (CAOFA) yang mulai berlaku lima tahun lalu tetap bertahan. Perjanjian ini melarang penangkapan ikan komersial di perairan internasional Arktik, dan yang lebih mengejutkan, Rusia, China, AS, serta enam negara lainnya masih duduk bersama untuk menjalankannya.

CAOFA adalah buah dari negosiasi yang dimulai pada 2008 ketika Kongres AS mengeluarkan resolusi bipartisan yang ditandatangani Presiden George W. Bush. Di bawah Presiden Barack Obama, AS memimpin dua putaran perundingan: pertama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Arktik tengah—Kanada, Denmark (Greenland), Norwegia, dan Rusia—kemudian diperluas ke Islandia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Hasilnya, sebuah perjanjian yang unik karena menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat: tidak ada satu pun kapal komersial yang boleh menangkap ikan di kawasan itu sampai para pihak memiliki cukup data untuk melakukannya secara berkelanjutan.

Yang membuat CAOFA istimewa adalah kemampuannya bertahan di tengah badai geopolitik. Ketika Dewan Arktik—forum kerja sama utama negara-negara Arktik—nyaris lumpuh setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, pertemuan para pihak dalam CAOFA justru terus berlangsung dengan melibatkan para ahli Rusia. David Balton, mantan diplomat AS yang memimpin negosiasi perjanjian ini, menyebutnya sebagai anomali yang menggembirakan. "Mereka yang bekerja untuk mengimplementasikan perjanjian ini telah mengesampingkan perbedaan demi mengejar kepentingan bersama," tulisnya dalam analisis di The Conversation.

Bagi Indonesia, meskipun tidak terlibat langsung, perjanjian ini memberikan pelajaran berharga tentang diplomasi multilateral yang efektif. Di kawasan seperti Laut China Selatan atau isu perikanan ilegal, prinsip kehati-hatian dan keterlibatan semua pemangku kepentingan—termasuk nelayan tradisional dan komunitas lokal—bisa menjadi kunci. Selain itu, keberhasilan CAOFA menunjukkan bahwa negara-negara besar seperti AS, Rusia, dan China masih bisa bekerja sama di forum teknis meskipun berseteru di panggung politik. Ini relevan bagi Indonesia yang sering berada di persimpangan kepentingan global.

Namun, tantangan ke depan tidak ringan. Mencairnya es Arktik membuka peluang tidak hanya bagi perikanan, tetapi juga pelayaran komersial dan penambangan dasar laut. CAOFA hanya mengatur satu aspek; sementara itu, ketegangan akibat perang Ukraina dan ambisi AS atas Greenland terus menguji batas kerja sama. Pertanyaan besarnya: dapatkah model CAOFA direplikasi untuk mengatur aktivitas lain di Arktik, atau akankah kepentingan ekonomi dan militer kembali mendominasi?