Trump di G7: Sinyal Pragmatisme atau Sandiwara Geopolitik?

Kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT G7 di Evian-les-Bains, Prancis, pekan lalu membuktikan bahwa ia belum sepenuhnya meninggalkan pendekatan multilateral. Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga hari itu, Trump bersama para pemimpin Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Uni Eropa membahas isu-isu global yang mendesak, mulai dari perang Iran yang ia lancarkan empat bulan lalu, invasi Rusia ke Ukraina, hingga kerja sama mineral kritis dan kecerdasan buatan.

Dalam konferensi pers penutup, Trump menyebut KTT tersebut "sangat sukses" dan memuji sambutan positif para pemimpin G7 terhadap kesepakatan damai sementara AS-Iran. Ia juga mendukung misi angkatan laut multinasional untuk mengamankan Selat Hormuz, serta sepakat memperketat sanksi terhadap Rusia dan memperkuat pertahanan udara Ukraina. Namun, di balik keramahannya, kehadiran Trump di G7 justru mempertegas ambiguitas strategi luar negerinya: antara mempertahankan aliansi Barat atau merangkul China dalam format G2.

Sejak pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada Mei lalu, Trump kembali menggaungkan konsep Group of Two (G2) — sebuah gagasan yang mengandaikan AS dan China sebagai dua kekuatan utama yang mengatur urusan global dan regional. Gagasan ini, yang sempat ia lontarkan pada 2018, kini dihidupkan kembali di tengah ketegangan perdagangan dan geopolitik yang belum reda. Bagi sekutu AS, terutama di Asia, wacana G2 menimbulkan kecemasan bahwa Washington dan Beijing akan membuat keputusan sepihak yang mengorbankan kepentingan negara-negara kecil.

Ali Wyne, penasihat senior untuk hubungan AS-China di International Crisis Group, menilai Trump lebih suka mengonfigurasi ulang tatanan internasional melalui paksaan unilateral. Namun, ia mengakui bahwa Trump kini mulai menerima gagasan "G2 informal" karena menyadari kapasitas China untuk menyerap dan melawan tekanan AS. "Sekutu AS menginginkan détente yang tahan lama karena mereka tidak mampu menghadapi perang dagang baru di tengah guncangan ekonomi akibat perang Ukraina dan Iran," ujar Wyne. "Namun, mereka khawatir Trump akan mengesampingkan kepentingan mereka demi prerogatif China."

Kekhawatiran itu diperkuat oleh pernyataan Trump dalam wawancara TV selama kunjungannya ke Beijing, di mana ia menyebut penjualan senjata AS ke Taiwan sebagai "chip tawar-menawar yang sangat bagus" dalam berurusan dengan China. Pernyataan itu, bersama dengan sikapnya yang cenderung mengakomodasi Xi, menimbulkan keraguan baru terhadap komitmen keamanan AS di kawasan. Henrietta Levin, peneliti senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), menambahkan bahwa Trump berulang kali berharap Xi menjadi teman baik yang bisa diajak menyelesaikan tantangan global, namun Beijing tidak berniat membantu AS mencapai tujuannya. "Beijing melihat ketegangan yang ditimbulkan oleh pendekatan G2 Trump terhadap sistem aliansi AS sebagai berkah bagi kekuatan dan pengaruh China," kata Levin.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia berkepentingan pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan sistem multilateral yang inklusif. Jika AS benar-benar beralih ke pendekatan G2 yang eksklusif, posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN dan mitra dialog kedua negara bisa terpinggirkan. Apalagi, Indonesia tengah menjalin kerja sama ekonomi dan investasi yang erat dengan China, namun juga bergantung pada jaminan keamanan AS di kawasan. Ketidakpastian arah kebijakan AS di bawah Trump — apakah akan memprioritaskan pertahanan sekutu atau stabilitas dengan China — menjadi tantangan serius bagi perencanaan strategis Indonesia.

Di sisi lain, kehadiran Trump di G7 dan sikapnya yang kooperatif menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya meninggalkan forum multilateral. Namun, pertanyaan besarnya tetap: apakah Trump benar-benar berkomitmen pada aliansi Barat, atau hanya memanfaatkan G7 sebagai panggung untuk memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi bilateral dengan China? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah tatanan global dalam beberapa tahun ke depan, dan Indonesia harus siap menghadapi skenario apa pun.