Trump Didorong Desak Xi soal Jaringan Pencucian Uang Tiongkok yang Biayai Kartel Fentanyl Meksiko
Baca dalam 60 detik
- Dalam sidang kongres AS, jaringan pencucian uang asal Tiongkok dituding menjadi sumber pendanaan utama kartel narkoba Meksiko yang memasok fentanyl ke Amerika.
- Mantan diplomat AS Leland Lazarus mendesak Presiden Trump untuk mengangkat isu ini dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping, menyebutnya sebagai 'Silk Road kejahatan' di seluruh Amerika.
- Indonesia, yang berada di jalur perdagangan narkoba global, berpotensi terkena dampak jika aliran dana ilegal ini tidak diputus, mengingat modus serupa bisa menyusup ke Asia Tenggara.
Jaringan pencucian uang asal Tiongkok kembali menjadi sorotan setelah dituding sebagai 'bahan bakar finansial' bagi kartel narkoba Meksiko dalam sidang dengar pendapat di Kongres Amerika Serikat, Selasa (14/6). Para saksi mendesak Presiden Donald Trump untuk mengangkat masalah ini secara langsung dalam pertemuan tatap muka berikutnya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Leland Lazarus, mantan diplomat AS yang kini menjabat CEO Lazarus Consulting, memberikan kesaksian yang menohok. Ia menyebut jaringan tersebut telah menjadi 'Silk Road kejahatan' yang membentang di seluruh benua Amerika, memungkinkan kartel memperoleh dana untuk membanjiri AS dengan fentanyl—obat terlarang yang memicu krisis overdosis massal. "Saya ingin sangat jelas, jaringan pencucian uang Tiongkok telah menjadi bahan bakar finansial bagi kartel untuk meracuni warga Amerika dan mengancam perbatasan kita," ujarnya dalam sidang tersebut.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di Washington untuk menindak tegas peran Tiongkok dalam rantai pasok narkoba global. Data Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) menunjukkan bahwa fentanyl yang disita di perbatasan AS-Meksiko sebagian besar berasal dari prekursor kimia yang diproduksi di Tiongkok. Namun, yang baru kali ini disorot adalah mekanisme pencucian uang yang memungkinkan kartel mengirimkan hasil penjualan narkoba kembali ke Tiongkok melalui jaringan perusahaan cangkang dan transaksi kripto.
Para analis menilai bahwa desakan kepada Trump ini bukan tanpa dasar. Hubungan dagang AS-Tiongkok yang tegang selama masa pemerintahannya memberikan momentum bagi isu ini untuk diangkat sebagai alat tawar. Namun, efektivitas tekanan tersebut masih diragukan mengingat kompleksitas jaringan keuangan lintas batas. "Tiongkok memiliki insentif untuk menindak pencucian uang, tetapi sejauh mana mereka bersedia bekerja sama dengan AS masih menjadi pertanyaan," kata seorang pakar keamanan nasional yang enggan disebut namanya.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi serius. Sebagai negara yang berada di jalur perdagangan narkoba internasional, modus pencucian uang serupa berpotensi menyusup ke Asia Tenggara. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelumnya telah memperingatkan tentang penggunaan perusahaan cangkang dan transaksi kripto dalam pendanaan jaringan narkoba di kawasan. Jika aliran dana ilegal dari kartel Meksiko ke Tiongkok tidak diputus, bukan tidak mungkin jaringan serupa akan merambah Indonesia melalui jalur perdagangan dan investasi yang tampak legal.
Ke depan, pertemuan Trump-Xi akan menjadi ujian apakah isu ini benar-benar mendapat prioritas atau hanya menjadi retorika belaka. Pertanyaan yang menggantung: akankah Tiongkok bersedia memutus rantai finansial yang selama ini menjadi urat nadi kartel Meksiko, atau justru akan memanfaatkannya sebagai alat negosiasi dalam sengketa dagang yang lebih besar?
