Nepal di Persimpangan: Pemerintahan Gen Z Jalin Kemitraan dengan China dan India

Pemerintahan baru Nepal yang diusung oleh gelombang protes Generasi Z kini berada di persimpangan strategis: harus mampu memanfaatkan teknologi China sekaligus meyakinkan investor bahwa negara Himalaya itu terbuka untuk bisnis. Menteri Luar Negeri Shishir Khanal, dalam wawancara dengan Reuters di Beijing, Selasa (16/6), menegaskan bahwa prioritas utama kabinet pimpinan Perdana Menteri Balen Shah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Partai Rastriya Swatantra yang baru berusia tiga tahun itu memenangkan 182 dari 275 kursi parlemen pada Maret lalu, setelah pemilu dipicu oleh demonstrasi besar-besaran yang dipimpin Gen Z pada September tahun sebelumnya. Aksi protes yang menewaskan 76 orang itu menuntut stabilitas politik, perbaikan ekonomi, dan pemberantasan korupsi. Kini, pemerintahan yang diisi oleh wajah-wajah muda itu harus membuktikan diri di tengah tantangan defisit perdagangan yang kronis dengan China.

Khanal mengakui bahwa Nepal menghadapi defisit perdagangan yang sangat besar dengan China. Meskipun Beijing telah memberikan akses bebas tarif ke pasar senilai 20 triliun dolar AS untuk lebih dari 8.000 produk Nepal, para pedagang Nepal belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Penyebab utamanya adalah ketidakstabilan politik yang telah menyebabkan 32 kali pergantian pemerintahan dalam 35 tahun terakhir. "Kami ingin mengekspor lebih banyak, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan lapangan kerja di dalam negeri," ujar Khanal.

Dalam pertemuan dengan diplomat senior China, Wang Yi, dan pejabat Partai Komunis, Wang Huning, Khanal membahas kerja sama di sektor pertanian, kesehatan, pariwisata, serta riset sains dan teknologi. Ia juga mengonfirmasi bahwa pemerintah Nepal sedang dalam "diskusi aktif" dengan Starlink milik Elon Musk dan Huawei asal China untuk menyediakan layanan internet. Meskipun belum ada keputusan final, Khanal mengatakan perubahan hukum dan regulasi diperlukan. Menariknya, Beijing tidak keberatan dengan kehadiran Starlink di perbatasan China, meskipun sebelumnya China sempat mengeluhkan sistem tersebut di PBB.

Langkah Nepal yang mendekati India dan China secara bersamaan menjadi sorotan. Khanal memilih India sebagai tujuan luar negeri pertamanya sebelum ke China, sebuah sinyal yang menurut analis dapat membuat Beijing waspada. "Wang Yi ingin memastikan Nepal tidak terlalu condong ke India atau Amerika Serikat," kata Eric Olander, salah satu pendiri China-Global South Project. Ia menambahkan bahwa Beijing mungkin tidak menyukai perubahan yang terjadi di Nepal, terutama yang dipicu oleh gerakan populer yang menggulingkan pemerintah petahana.

Bagi Indonesia, dinamika ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana negara berkembang dapat memainkan peran di antara kekuatan besar. Nepal, meskipun kecil, berusaha menjaga otonomi kebijakan luar negerinya sambil tetap mendapatkan manfaat ekonomi. Indonesia, yang juga sering berada di persimpangan antara kepentingan China dan Amerika Serikat, dapat mengamati bagaimana Nepal menyeimbangkan hubungan bilateralnya. Keberhasilan Nepal dalam menarik investasi tanpa kehilangan kedaulatan akan menjadi studi kasus yang menarik.

China sendiri, melalui pernyataan Wang Yi, menegaskan kembali dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur Nepal, termasuk di bidang pembangkit listrik, jalan raya, pelabuhan, dan penerbangan. Namun, ketidaksepakatan pendanaan sebelumnya telah menghambat proyek-proyek yang termasuk dalam inisiatif "Belt and Road". Pertanyaannya, akankah pemerintahan Gen Z Nepal mampu memutuskan kebuntuan ini dan mewujudkan janji kampanye mereka? Atau justru akan terjebak dalam persaingan pengaruh antara dua raksasa Asia?