Ethereum dan Bitcoin Kini Diakui sebagai Produk Keuangan Regulasi di Jepang

Ethereum mencatatkan kenaikan tipis di tengah volatilitas pasar kripto global, didorong oleh keputusan bersejarah Jepang yang mengakui aset digital seperti Ethereum dan Bitcoin sebagai produk keuangan yang tunduk pada regulasi. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia itu serius mengintegrasikan aset kripto ke dalam sistem keuangan formal.

Pada Kamis, Jepang melalui House of Representatives mengesahkan undang-undang yang mereklasifikasi aset kripto, termasuk Ethereum dan Bitcoin, sebagai produk keuangan yang diatur. Aturan ini akan berlaku efektif pada 2028, memberikan waktu transisi bagi pelaku pasar dan regulator untuk menyesuaikan diri. Salah satu poin paling menarik adalah pemotongan pajak maksimum atas keuntungan kripto dari 55% menjadi flat 20%—sebuah insentif besar bagi investor ritel dan institusi.

Selain itu, undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Japan Exchange Group untuk mengupayakan pencatatan ETF Ethereum spot. Ini membuka jalur baru bagi investasi institusional yang selama ini terhambat oleh ketidakjelasan regulasi. Analis menilai langkah ini dapat memicu arus masuk modal besar ke ekosistem Ethereum, mengingat Jepang selama ini dikenal sebagai salah satu pasar kripto paling likuid di Asia.

Keputusan Jepang ini menjadi angin segar di tengah tekanan makroekonomi global. Sebelumnya, Ethereum sempat tertekan oleh lonjakan inflasi AS yang mencapai 4,2% pada Mei serta ketegangan geopolitik antara Washington dan Teheran. Volume perdagangan ETH tercatat turun sekitar 10% menjadi $12 miliar, menunjukkan minat beli yang masih terbatas akibat ketidakpastian suku bunga Federal Reserve. Namun, para pedagang tetap optimistis bahwa tekanan jual yang sempat mendorong harga altcoin di bawah $2.000 bukanlah masalah spesifik pada Ethereum, melainkan sentimen pasar secara keseluruhan.

Dari sisi fundamental, data on-chain menunjukkan pertumbuhan yang solid. Jumlah alamat Ethereum telah melonjak hingga sekitar 195 juta, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan Bitcoin yang hanya 59 juta. Pertumbuhan ini dikaitkan dengan dominasi Ethereum di sektor DeFi, staking, dan aktivitas on-chain lainnya. Menurut pengamat kripto, peningkatan jumlah alamat menandakan adopsi pengguna yang meluas meskipun pasar sedang dilanda ketakutan. Ini memperkuat posisi Ethereum sebagai lapisan dasar untuk aplikasi terdesentralisasi.

Bagi Indonesia, perkembangan ini patut dicermati. Regulasi kripto di Tanah Air masih dalam tahap pengembangan, dengan Bappebti sebagai regulator utama. Langkah Jepang bisa menjadi tolok ukur bagi otoritas Indonesia dalam merancang kebijakan yang lebih ramah inovasi namun tetap melindungi investor. Selain itu, penurunan pajak di Jepang berpotensi mengalihkan sebagian likuiditas investor Asia ke pasar Jepang, yang secara tidak langsung memengaruhi dinamika perdagangan kripto di Indonesia.

Ke depan, efektivitas undang-undang ini akan sangat bergantung pada implementasi teknis dan respons pasar. Pertanyaan besarnya adalah apakah negara-negara lain akan mengikuti jejak Jepang, atau justru memilih pendekatan yang lebih ketat. Yang jelas, Ethereum kini memiliki pijakan regulasi yang lebih kokoh di salah satu pusat keuangan utama dunia.