Konflik Hormuz dan Gelombang Krisis Global: Seberapa Tangguh Ekonomi Indonesia?

Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi militer antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada Februari 2026 menjadi pukulan baru bagi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari rangkaian krisis sebelumnya. Jalur strategis yang memasok sekitar 20 persen kebutuhan minyak mentah dunia itu lumpuh, memicu kenaikan harga energi dan memperlambat rantai pasok internasional.

Sejarah mencatat bahwa krisis ekonomi tak pernah datang tanpa peringatan. Sejak Depresi Besar 1929, dunia telah melewati setidaknya sepuluh episode guncangan besar—dari krisis minyak 1970-an, Black Monday 1987, krisis Asia 1997, krisis finansial 2008, hingga pandemi Covid-19. Pola yang terlihat jelas: intensitas krisis meningkat seiring makin dominannya faktor non-ekonomi seperti perang, terorisme, dan ketidakstabilan politik sebagai pemicu.

Konflik Rusia-Ukraina yang belum tuntas saja sudah memangkas pertumbuhan ekonomi global 0,5 hingga 1 persen per tahun sejak 2022. Kini, perang di Timur Tengah menambah beban baru. Ekonom menilai bahwa frekuensi krisis yang dipicu faktor geopolitik akan terus bertambah, sehingga kemampuan suatu negara dalam meredam guncangan menjadi penentu utama stabilitas nasional.

Bagi Indonesia, pertanyaan kritisnya adalah sejauh mana struktur ekonomi nasional mampu bertahan. Selama ini, ketahanan Indonesia lebih banyak ditopang oleh konsumsi domestik dan belanja pemerintah yang digerakkan subsidi serta bantuan sosial. Strategi itu terbukti efektif meredam dampak krisis 2008, namun para analis memperingatkan bahwa pendekatan tersebut bersifat jangka pendek dan membebani fiskal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen. Namun, sumber pertumbuhan masih didominasi konsumsi rumah tangga (4,92%) dan investasi (5,15%), sementara belanja pemerintah melonjak drastis 21,81 persen. Lonjakan belanja tersebut sebagian besar terserap program-program mercusuar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dinilai belum memberikan efek berganda signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja atau penguatan industri.

Menurut pengamat ekonomi, kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang—seperti investasi di pendidikan, infrastruktur produktif, dan perbaikan iklim bisnis—justru kurang mendapat porsi. Padahal, kemandirian ekonomi nasional hanya bisa terwujud jika daya saing pengusaha dan industri lokal diperkuat, seperti yang dilakukan China dalam menghadapi gejolak global.

Di sisi lain, kompleksitas peramalan krisis semakin tinggi karena variabel non-ekonomi—geopolitik, teknologi, perubahan iklim, dan ancaman pandemi—sulit diukur secara kuantitatif. Model ekonomi konvensional kerap gagal menangkap dinamika ini, sehingga pemerintah dan lembaga multilateral dihadapkan pada tantangan besar dalam merumuskan kebijakan antisipatif.

Ke depan, tekanan terhadap perekonomian Indonesia tidak hanya datang dari eksternal. Tanpa pergeseran prioritas belanja negara dari program konsumtif ke investasi produktif, risiko keterpurukan saat gelombang krisis berikutnya menghantam akan semakin nyata. Apakah pemerintah mampu belajar dari pola sejarah dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh, atau justru terus terjebak dalam siklus respons jangka pendek?