Perang Iran Gagal, Israel Kini Terjebak di Rawa Lebanon: Pelajaran Berulang dari Masa Lalu

Ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan ke Beirut pada awal Juni 2026, ia seolah mengabaikan satu fakta sejarah: setiap pendudukan Israel di Lebanon selatan berakhir dengan kegagalan. Kini, dengan lebih dari satu juta warga Lebanon mengungsi dan 3.300 jiwa melayang sejak perang skala penuh kembali pecah pada 2 Maret 2026, Israel kembali menapaki jalan yang sama—sebuah rawa yang pernah menenggelamkan pasukannya selama 18 tahun (1982-2000).

Konflik terbaru ini bermula dari ambisi ganda Israel: meruntuhkan Republik Islam Iran dan sekaligus menumpas Hizbullah, musuh bebuyutan yang telah mengancam perbatasan utara Israel selama 44 tahun. Strategi awalnya sederhana—jika Iran tumbang, Hizbullah akan kehilangan suplai dana dan senjata. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Iran justru memanfaatkan momentum perang untuk memperkuat proksinya. Tehran mengirim perwira senior Garda Revolusioner untuk memimpin kembali Hizbullah yang kehilangan banyak komandan akibat serangan Israel pasca-gencatan senjata November 2024.

Kalkulasi Netanyahu kini berhadapan dengan dinamika geopolitik yang rumit. Pemerintahan Trump, yang tengah merundingkan kesepakatan dengan Iran, justru membatasi ruang gerak Israel—melarang serangan ke infrastruktur negara Lebanon dan hanya mengizinkan operasi terbatas di selatan serta Lembah Bekaa. Namun Netanyahu melanggar batasan itu dengan menyerang Beirut, menunjukkan bahwa tekanan Washington punya batas. Sementara itu, Iran menjadikan penghentian permusuhan di Lebanon sebagai syarat utama setiap kesepakatan dengan AS, sebuah langkah yang secara terang-terangan melindungi Hizbullah.

Di Lebanon sendiri, situasi politik tak kalah pelik. Pemerintahan baru yang terbentuk Februari 2025—yang pertama sejak 2008 tanpa kendali Hizbullah—ternyata tak mampu melucuti senjata kelompok tersebut sebagaimana diamanatkan gencatan senjata November 2024. Bukti nyata terjadi pada 24 Maret 2026, ketika Kementerian Luar Negeri Lebanon menyatakan duta besar Iran sebagai persona non grata, namun Tehran dan Hizbullah mengabaikannya; sang duta besar tetap bertahan di kedutaan di Beirut. Insiden itu memperlihatkan betapa lemahnya kapasitas negara Lebanon dalam menghadapi poros Iran-Hizbullah.

Bagi Indonesia, konflik ini menyiratkan peringatan akan bahaya proxy war yang melibatkan aktor non-negara. Hizbullah, seperti halnya kelompok milisi di kawasan lain, mampu bertahan meski negara induknya (Iran) terlibat perang besar. Pola ini relevan dengan pengalaman Indonesia dalam menghadapi kelompok separatis bersenjata yang mendapat dukungan eksternal. Selain itu, eskalasi di Timur Tengah selalu berdampak pada harga minyak dan stabilitas jalur pelayaran, termasuk Selat Hormuz yang menjadi kepentingan nasional Indonesia sebagai importir minyak.

Netanyahu sendiri terdorong oleh agenda domestik. Dengan pemilu Oktober 2026 yang semakin dekat, ia membutuhkan kemenangan di salah satu front militer yang sengaja dibiarkan terbuka sejak serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagian besar warga Israel mendukung kelanjutan perang melawan Hizbullah. Namun kegagalan di Iran membuat target di Lebanon semakin sulit dicapai. Seperti diungkapkan seorang sejarawan Israel-Lebanon, “Iran telah menemukan cara mengubah kelangsungan hidupnya menjadi pengungkit untuk melindungi Hizbullah.”

Satu-satunya jalan keluar, menurut para analis, adalah diplomasi. Atas desakan AS, duta besar Israel dan Lebanon bertemu pada akhir Mei 2026 untuk membahas kesepakatan politik jangka panjang—termasuk kemungkinan penetapan perbatasan resmi untuk pertama kalinya. Namun Hizbullah dengan tegas menolak negosiasi tersebut. Pertanyaannya, mampukah pemerintah Lebanon yang lemah memaksakan kehendaknya di hadapan kelompok yang masih menguasai persenjataan dan pengaruh politik? Ataukah sejarah akan kembali berulang: pendudukan baru, perlawanan baru, dan korban jiwa yang terus berjatuhan tanpa akhir yang jelas?