India Buka Pintu untuk Junta Myanmar: Strategi Pragmatis di Tengah Bayang-bayang China

Kunjungan kenegaraan pertama pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, ke New Delhi menjadi sinyal bahwa India semakin pragmatis dalam berdiplomasi—mengesampingkan tekanan internasional demi kepentingan strategis di kawasan. Langkah ini tak bisa dilepaskan dari rivalitas panjang dengan China yang terus memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara.

Sejak kudeta militer Myanmar pada Februari 2021, negara-negara Barat menjatuhkan sanksi dan menjauhi rezim Naypyidaw. Namun India justru mempertahankan hubungan kerja dengan para jenderal Myanmar, dengan alasan stabilitas perbatasan dan keamanan regional. Kunjungan Min Aung Hlaing pekan lalu—yang pertama dalam kapasitasnya sebagai kepala negara—menegaskan komitmen Delhi untuk tetap terlibat meskipun menuai kecaman.

Menurut Hunter Marston, Direktur untuk Asia Tenggara di Lowy Institute Sydney, undangan ini merupakan pengakuan de facto terhadap status politik Min Aung Hlaing. “Perbedaannya hanya pada pencitraan. Kini Delhi tak lagi berpura-pura berurusan dengan pemimpin pemerintahan baru Myanmar dan tampak tidak peduli dengan penampilan di mata publik,” ujarnya.

Bagi Indonesia, langkah India ini menjadi pengingat bahwa pendekatan terhadap junta Myanmar masih terbelah. Di satu sisi, ASEAN menganut prinsip non-intervensi dan telah menjalin engagement terbatas melalui konsensus lima poin. Namun, tekanan dari kelompok masyarakat sipil dan negara-negara Barat untuk bersikap lebih keras terus menguat. Kunjungan Min Aung Hlaing ke India bisa menjadi preseden yang mempersulit upaya ASEAN menjaga sikap kolektif.

Kritik terhadap kunjungan ini datang dari berbagai pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia yang menuding India mengkhianati nilai-nilai demokrasi. Namun Delhi tampaknya lebih mengutamakan realpolitik: mengamankan perbatasan sepanjang 1.600 km dengan Myanmar yang rawan penyelundupan senjata, narkotika, dan arus pengungsi. Di sisi lain, China terus membangun pengaruh melalui investasi besar-besaran di Myanmar, termasuk proyek Koridor Ekonomi China-Myanmar yang menjadi bagian dari Belt and Road Initiative.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah langkah India ini akan diikuti oleh negara-negara lain di kawasan, atau justru memperdalam perpecahan dalam menangani krisis Myanmar. Dengan pemilu Myanmar yang dijanjikan junta pada 2025 masih diragukan kredibilitasnya, tekanan internasional untuk mengisolasi rezim kemungkinan akan terus berbenturan dengan kepentingan pragmatis negara-negara tetangga.