Kemenkeu Malaysia Perketat Verifikasi MyKad untuk Cegah Penyalahgunaan Subsidi BBM

Kementerian Keuangan Malaysia mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh perusahaan ritel bahan bakar untuk memperketat kepatuhan terhadap prosedur operasi standar (SOP) verifikasi MyKad pada setiap transaksi Budi95. Langkah ini diambil setelah munculnya sejumlah keluhan terkait dugaan penyalahgunaan data identitas warga untuk mengklaim subsidi bahan bakar RON95 bersubsidi.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Jumat (29/5), Kementerian Keuangan menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan secara manual tanpa verifikasi fisik MyKad tidak lagi diperbolehkan. “Kebijakan ini untuk menutup celah transaksi tidak sah, penyalahgunaan subsidi, dan pelanggaran integritas program,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Perusahaan minyak dan gas diperintahkan untuk segera menyelidiki stasiun pengisian bahan bakar yang teridentifikasi melanggar SOP dan mengambil tindakan disiplin yang sesuai. Selain itu, mereka wajib memperkuat pemantauan internal guna memastikan kepatuhan berkelanjutan di seluruh jaringan SPBU.

Kementerian juga mewajibkan perusahaan untuk memberikan pelatihan ulang kepada staf garda depan dan memasang SOP secara mencolok di loket pembayaran. “Mereka harus memberikan ganti rugi dan kompensasi yang sesuai kepada pelanggan yang terdampak, tergantung hasil investigasi,” tambah pernyataan tersebut.

Langkah ini dipicu oleh beberapa laporan terbaru mengenai dugaan penggunaan informasi MyKad tanpa izin untuk transaksi Budi95. Kementerian memperingatkan bahwa penggunaan atau kepemilikan MyKad orang lain tanpa otoritas hukum merupakan pelanggaran serius. “Ini adalah peringatan bagi masyarakat agar tidak menggunakan MyKad atau informasi orang lain tanpa izin untuk mendapatkan manfaat subsidi Budi95,” tegas kementerian.

Pemerintah Malaysia akan terus memantau pola transaksi Budi95 di SPBU seluruh negeri dan tidak akan mentolerir pelanggaran SOP atau penyalahgunaan subsidi. Penerima Budi95 didorong untuk memeriksa catatan transaksi mereka melalui portal resmi dan segera melapor ke polisi jika mendeteksi transaksi tidak sah.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat dalam program subsidi energi. Dengan skema subsidi BBM yang juga rentan terhadap kebocoran, pengalaman Malaysia dalam menerapkan verifikasi identitas digital dapat menjadi referensi bagi penguatan tata kelola subsidi di Tanah Air. Pemerintah Indonesia sendiri tengah menggodok transformasi subsidi BBM menjadi tertutup, sehingga aspek keamanan data dan pencegahan penyalahgunaan menjadi krusial.

Kementerian Keuangan Malaysia mengimbau masyarakat untuk hanya mengandalkan saluran resmi, seperti portal Budi95 dan pusat kontak BMCC yang beroperasi 24 jam, untuk informasi lebih lanjut. Pertanyaan yang tersisa: apakah langkah ini cukup untuk menghentikan praktik curang, atau justru akan memunculkan modus baru yang lebih canggih?