Peta Dorong Menu Vegan di Penjara Malaysia, Najib Razak Jadi Sorotan
Baca dalam 60 detik
- Peta mengusulkan kebijakan makanan vegan di Penjara Kajang untuk menekan biaya dan meningkatkan kesehatan narapidana.
- Usulan ini menyoroti mantan PM Najib Razak sebagai contoh bahwa setiap tahanan berhak atas makanan yang manusiawi dan bebas kekerasan.
- Respons publik di media sosial cenderung sinis, dengan sebagian meragukan implementasi dan efektivitas program tersebut.

Organisasi hak-hak binatang, People for the Ethical Treatment of Animals (Peta), secara resmi mengusulkan penerapan menu vegan di Penjara Kajang, Malaysia. Dalam surat yang dikirimkan kepada Direktur Penjara Kajang, Mohd Sharin bin Hj Sabtu, Peta menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya mampu menekan anggaran operasional, tetapi juga memperbaiki kondisi kesehatan para narapidana serta menanamkan nilai-nilai empati dan antikekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.
Usulan ini mencuat di tengah perhatian publik terhadap mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang saat ini menjalani hukuman di penjara yang sama. Presiden Peta Asia, Jason Baker, dalam pernyataannya menegaskan bahwa setiap tahanan, termasuk Najib, berhak mendapatkan makanan yang layak dan sehat. Baker menambahkan, konsumsi daging, telur, dan susu pada dasarnya menghadirkan penderitaan hewan ke dalam piring para tahanan, sehingga menu vegan dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang benar-benar damai.
Reaksi warganet di media sosial terhadap usulan ini beragam, mulai dari sinisme hingga dukungan bersyarat. Sejumlah pengguna bercanda bahwa Najib kemungkinan tidak makan makanan biasa dan mungkin mendiami "suite" yang lebih nyaman. Sementara itu, pengguna lain menyebut alasan Peta sebagai "omong kosong", namun mengakui bahwa memberi tahanan hanya nasi dan sayuran setidaknya bisa menghemat uang pembayar pajak.
Langkah Peta ini sejalan dengan kampanye global mereka yang mendorong pola makan nabati di berbagai institusi, termasuk penjara, sekolah, dan rumah sakit. Meski menu vegan belum menjadi kebijakan resmi di penjara Malaysia, diskusi yang dipicu oleh usulan ini membuka ruang bagi evaluasi ulang sistem pemenuhan gizi di lembaga pemasyarakatan. Ke depannya, efektivitas dan penerimaan program semacam itu akan sangat bergantung pada respons otoritas penjara serta dinamika sosial di dalamnya.


