Mismatch Tenaga Kerja: Menutup Prodi Bukan Solusi, Industrialisasi yang Mandek Jadi Biang Masalah

Di tengah optimisme menuju Indonesia Emas 2045, realitas pasar kerja nasional justru menunjukkan ironi. Semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang bekerja di luar bidang studi, bahkan terjebak di sektor informal dan pekerjaan rentan berbasis platform digital. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi merespons dengan rencana mengevaluasi hingga menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Namun, para pakar menilai langkah tersebut tidak akan efektif tanpa pembenahan struktural di sektor ketenagakerjaan.

Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, menyoroti bahwa persoalan mismatch bukan semata-mata kesalahan dunia pendidikan. Menurutnya, akar masalah terletak pada belum optimalnya sektor industri nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas. “Yang paling menonjol di Indonesia adalah over-education. Berdasarkan data Sakernas, tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan diploma, sarjana muda, dan sekolah menengah,” ujarnya dalam wawancara dengan Tirto.

Fenomena baru yang mengkhawatirkan adalah munculnya educated precariat atau pekerja prekariat terdidik. Mereka bekerja dengan mengandalkan platform digital seperti ojek online, tanpa jaminan stabilitas dan perlindungan sosial. Tadjudin menekankan bahwa sektor informal dan prekariat kini mendominasi, sementara industri padat karya yang menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah masih menjadi andalan. Akibatnya, lulusan pendidikan tinggi sulit terserap secara optimal.

Lebih lanjut, Tadjudin mengkritik wacana penutupan program studi. Ia mencontohkan transformasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas umum yang justru menurunkan kualitas pengajaran karena guru kehilangan fondasi pedagogi. “Penutupan prodi harus hati-hati. Jika jurusan manajemen ditutup, Indonesia bisa kekurangan tenaga manajerial di masa depan,” tegasnya. Menurutnya, mismatch tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada pendidikan, melainkan juga akibat deindustrialisasi dan preferensi perusahaan yang beralih ke otomasi dan AI untuk menekan biaya.

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga menjadi tekanan tambahan bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Ketika biaya produksi naik, perusahaan cenderung mengurangi tenaga kerja atau menekan upah, memicu gelombang PHK. Tadjudin menilai bahwa tanpa lapangan kerja berkualitas di sektor industri dan inovasi, Indonesia akan sulit berkembang. Negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan berhasil memanfaatkan bonus demografi, namun Indonesia berisiko gagal jika tidak segera menyiapkan tenaga kerja dan lapangan kerja yang memadai.

Sebagai penutup, Tadjudin menekankan bahwa solusi utama bukanlah menutup program studi, melainkan memperkuat program magang dan pelatihan keterampilan yang benar-benar sesuai kebutuhan pasar. “Pekerjaan yang paling menjamin keberlanjutan tetap berasal dari sektor industri formal. Namun, kondisi itu belum berjalan sesuai harapan,” pungkasnya. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada aspek pendidikan, tetapi juga mendorong industrialisasi dan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif.