Renovasi Parlemen Inggris Mangkrak, Ketua DPR: Biaya Delay Rp8,2 Triliun per Tahun

Ketua Dewan Rakyat Inggris, Sir Lindsay Hoyle, menyuarakan kekecewaan mendalam atas lambatnya perbaikan Istana Westminster, gedung parlemen bersejarah yang kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Dalam wawancara dengan BBC, ia menyebut proses persetujuan renovasi saat ini justru membuat parlemen "memborgol diri sendiri" dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk survei ketimbang perbaikan nyata.

Pernyataan itu muncul setelah Komite Akuntansi Publik Dewan Rakyat pekan ini memperingatkan bahwa renovasi gedung yang rusak telah mencapai titik kritis. Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga £40 miliar (sekitar Rp780 triliun) dan memakan waktu hingga 61 tahun. Setiap tahun penundaan, menurut komite, membebani pembayar pajak sebesar £420 juta (Rp8,2 triliun). Ketua komite bahkan membandingkan risiko kebakaran besar seperti yang melanda Katedral Notre-Dame Paris beberapa tahun lalu.

Hoyle secara khusus menyoroti Undang-Undang Parlemen yang menghalangi dimulainya perbaikan besar sebelum parlemen menyetujui ruang lingkup dan pendanaan proyek secara keseluruhan. "Sangat frustrasi ketika undang-undang mencegah Anda melakukan perbaikan yang diperlukan. Itu namanya memborgol diri sendiri," ujarnya kepada BBC Radio 4. Ia juga mempertanyakan mengapa sistem kabut pemadam kebakaran belum dipasang di seluruh area gedung, padahal ia telah memintanya bertahun-tahun. "Bagian terbesar dan paling bersejarah dari gedung ini belum memiliki sistem itu, padahal itulah yang kita butuhkan," tegasnya.

Gedung bergaya Victoria ini memiliki jaringan kabel dan pipa yang sebagian besar berasal dari era 1940-an, bahkan ada yang dari zaman Victoria. Sebuah laporan satu dekade lalu telah memperingatkan "krisis yang akan datang", termasuk masalah keselamatan kebakaran dan kadar asbes yang tinggi. Meski demikian, hingga kini belum ada tindakan signifikan. Pemerintah dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menggelar debat dan voting sebelum akhir tahun 2026 guna memutuskan apakah akan melanjutkan renovasi awal senilai £3 miliar dan memilih salah satu dari empat opsi yang ada, sebelum keputusan final pada 2030. Namun, tanggal pasti voting belum dijadwalkan.

"Kami sudah menghabiskan £150 juta per tahun hanya untuk menjaga gedung ini tetap berdiri," kata ketua badan renovasi parlemen, membela potensi biaya besar proyek tersebut.

Dari empat opsi yang beredar, dua di antaranya menonjol. Opsi pertama mengharuskan anggota parlemen dan bangsawan pindah dari lokasi hingga 24 tahun mulai 2032, dengan biaya mencapai £15,6 miliar. Opsi kedua hanya memindahkan House of Lords, dengan biaya £39 miliar dan waktu 61 tahun. Keduanya menuai pro dan kontra, terutama terkait besarnya beban fiskal di tengah tekanan ekonomi Inggris pasca-Brexit dan pandemi.

Bagi Indonesia, kisah renovasi Gedung Parlemen Inggris ini bisa menjadi cermin berharga. Proyek-proyek infrastruktur strategis di Tanah Air kerap menghadapi persoalan serupa: lambatnya perizinan, tumpang tindih regulasi, dan ego sektoral yang membuat pembangunan molor. Jika Inggris—negara maju dengan sistem birokrasi mapan—masih kesulitan, Indonesia perlu belajar bahwa percepatan regulasi dan pengambilan keputusan yang tegas adalah kunci agar aset negara tidak terus rusak dan biaya membengkak.

Pertanyaannya kini: akankah parlemen Inggris segera bertindak sebelum kerusakan menjadi tak terkendali, atau justru terus terjebak dalam lingkaran survei dan perdebatan tanpa ujung? Publik menanti kepastian, karena setiap hari penundaan berarti uang rakyat terus terkuras.