XRP Ledger Tutup Celah Berbahaya: Izin Bakar Token Bisa Dipakai Cetak Token Baru

Jaringan XRP Ledger resmi menutup celah keamanan yang berpotensi memungkinkan pihak dengan izin terbatas untuk menghancurkan token justru bisa menciptakan token baru. Pembaruan perangkat lunak bernama fixCleanup3_4_0 diaktifkan pada Rabu pukul 14:52 UTC di ledger 108.112.129, setelah dua pekan berturut-turut mendapat dukungan validator.

Celah tersebut bersarang di sistem delegasi izin (permission delegation) yang memungkinkan satu akun memberi otorisasi kepada akun lain untuk melakukan tindakan spesifik tanpa menyerahkan kendali penuh. Dalam skenario umum, penerbit stablecoin dapat mengizinkan prosesor pembayaran untuk membakar token saat pelanggan menukarkannya ke dolar, tanpa memberi hak untuk menciptakan token baru. Namun, aturan lama berpotensi membiarkan akun dengan izin bakar terbatas itu juga mencetak token dalam kondisi tertentu.

Perbaikan ini menegaskan pemisahan antara kewenangan membakar dan mencetak. Dampaknya hanya menyentuh aset yang diterbitkan di XRP Ledger, termasuk stablecoin, dan tidak memengaruhi XRP sebagai aset asli jaringan. Hingga pengumuman, tidak ada kasus eksploitasi yang terkonfirmasi secara publik.

Selain menambal celah izin, rilis perangkat lunak ini membawa koreksi akuntansi untuk sistem pinjaman yang direncanakan dan Single Asset Vaults—fitur yang memungkinkan pengguna menyetor aset ke dalam pool untuk mendukung pinjaman. Perbaikan mencakup cara perhitungan setoran dan penarikan vault, serta klasifikasi pinjaman ketika pembayaran jatuh tempo. Sejumlah koreksi lain menyasar pemulihan token dari pool perdagangan otomatis, perdagangan dengan izin, dan penandatanganan transaksi.

Proses aktivasi sempat tertunda karena mekanisme voting amandemen XRP Ledger yang ketat. Perubahan baru berlaku setelah lebih dari 80% validator tepercaya menyatakan dukungan selama 14 hari tanpa putus. Upaya sebelumnya pada Oktober terhenti, sehingga pembaruan baru rampung pekan ini.

Bagi ekosistem keuangan terdesentralisasi, insiden ini menyoroti risiko desain izin yang terlalu longgar pada jaringan blockchain yang mengklaim diri sebagai infrastruktur pembayaran lintas batas. XRP Ledger selama ini memposisikan diri sebagai alternatif cepat dan murah untuk transfer nilai, termasuk untuk stablecoin dan aset dunia nyata (RWA). Celah yang memungkinkan pencetakan token tanpa hak dapat merusak kepercayaan pada penerbit stablecoin yang menggantungkan diri pada jaringan ini.

Meski demikian, fakta bahwa perbaikan berjalan melalui voting validator menunjukkan mekanisme tata kelola on-chain tetap berfungsi, kendati lambat. Keterlambatan sejak Oktober lalu memperlihatkan bahwa konsensus di XRP Ledger tidak bisa dipaksakan oleh satu pihak, termasuk pengembang inti. Di sisi lain, proses yang memakan waktu bisa menjadi pedang bermata dua ketika celah keamanan aktif dieksploitasi.

Dalam konteks Indonesia, di mana adopsi aset kripto terus tumbuh dan stablecoin makin dilirik sebagai instrumen pembayaran lintas negara, keandalan jaringan menjadi taruhan. Regulator dalam negeri cenderung konservatif terhadap aset digital, dan insiden keamanan sekecil apa pun dapat memperkuat argumen untuk memperketat pengawasan. Namun, perbaikan cepat tanpa mengorbankan desentralisasi bisa menjadi preseden bahwa jaringan publik mampu merespons ancaman secara terukur.

Ke depan, perhatian akan tertuju pada apakah XRP Ledger mempercepat proses voting amandemen untuk respons keamanan darurat, atau tetap mempertahankan ambang 80% demi legitimasi. Jika celah serupa muncul lagi, kecepatan validasi bisa menentukan apakah kerugian dapat dicegah atau justru menjadi pelajaran mahal bagi seluruh ekosistem.