Inggris Alokasikan £100 Juta untuk Lab Biosekuriti AI, OpenAI dan Anthropic Pasok Kredit Model
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris mengucurkan dana £100 juta guna mendirikan AI Biosecurity Lab yang diklaim pertama di dunia.
- OpenAI dan Anthropic menyumbang kredit model AI senilai £200 juta untuk mendukung operasional lab tersebut.
- Langkah ini bagian dari strategi keamanan nasional yang lebih luas, termasuk tambahan dana untuk AI Security Institute dan National Cyber Shield.
Pemerintah Inggris pada Rabu mengumumkan komitmen pendanaan sebesar £100 juta untuk membangun AI Biosecurity Lab (AIBL), sebuah institusi yang diklaim sebagai yang pertama di dunia dalam memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memperkuat pertahanan terhadap ancaman biologis. Dana tersebut akan disalurkan melalui anggaran negara dan mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan AI terkemuka.
Langkah ini bukan sekadar penambahan anggaran riset biasa. Pemerintah Inggris sedang membangun arsitektur keamanan nasional yang mengintegrasikan AI ke dalam berbagai lapisan pertahanan, mulai dari biosekuriti hingga keamanan siber. Selain AIBL, kanselir juga mengalokasikan dana tambahan sebesar £120 juta untuk AI Security Institute (AISI), £60 juta untuk National Cyber Shield, dan £70 juta untuk National Exposure and Real-Time Vulnerability (NERV) Centre. Total komitmen di bidang AI dan keamanan ini mencapai lebih dari £350 juta.
Menteri AI Kanishka Narayan menyebut AIBL sebagai "institusi global baru yang utama" yang akan menghimpun keahlian ilmiah kelas dunia. Menurutnya, lab ini akan memastikan Inggris mampu melindungi warga negara dan kepentingan nasional seiring perkembangan AI. "Itu berarti tetap selangkah di depan ancaman yang muncul, dari serangan siber hingga risiko biologis, sekaligus membangun lebih banyak teknologi kritis yang menjadi landasan keamanan kami," ujarnya.
Dukungan dari sektor swasta datang melalui OpenAI dan Anthropic yang menyediakan kredit model AI senilai £200 juta. Kredit ini dapat digunakan untuk mengakses model bahasa dan alat AI canggih milik kedua perusahaan tersebut. Bagi Inggris, ini berarti lab dapat memanfaatkan teknologi mutakhir tanpa harus mengeluarkan biaya penuh untuk lisensi, sementara bagi perusahaan AI, langkah ini memperkuat posisi mereka sebagai mitra strategis pemerintah dalam tata kelola AI global.
AI Security Institute (AISI) yang didirikan pada 2023 oleh pemerintahan Konservatif sebelumnya akan menerima tambahan £120 juta. Lembaga ini dikenal karena pendekatannya yang kolaboratif dan terbuka dalam menguji model AI paling canggih. Pendanaan baru ini diharapkan memperkuat kemampuan AISI dalam mengembangkan standar teknis dan rambu-rambu pengembangan AI, terutama di tengah meningkatnya seruan akan perlunya pengawasan yang lebih ketat.
Sementara itu, National Cyber Shield akan memanfaatkan agentic AI—sistem AI yang dapat bertindak secara otonom—untuk meningkatkan pertahanan siber. Adapun NERV Centre akan menggunakan alat AI untuk mendeteksi kerentanan siber di seluruh infrastruktur kritis dan ekonomi Inggris. Langkah ini merespons insiden baru-baru ini ketika pemerintah Inggris termasuk di antara organisasi di seluruh dunia yang harus mematikan sementara beberapa situs web sebagai tindakan pencegahan setelah ditemukan celah kritis pada bahasa pemrograman PHP yang populer. Para peneliti yang menemukan kerentanan—dijuluki php2shell—memperingatkan bahwa platform yang menggunakan PHP dapat terekspos potensi peretasan. Meskipun belum ada laporan eksploitasi yang berhasil, para ahli menilai insiden ini menunjukkan betapa cepat dan mudahnya bug yang lama tidak aktif dapat muncul dan berpotensi dieksploitasi dengan bantuan AI.
Bagi Indonesia, langkah Inggris ini menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana negara dapat mengintegrasikan AI ke dalam strategi keamanan nasional. Indonesia sendiri tengah mengembangkan regulasi AI melalui Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Artifisial, namun fokusnya masih seputar etika dan perlindungan data. Pendekatan Inggris yang menggabungkan investasi besar, kemitraan swasta, dan lembaga khusus seperti AIBL dan AISI dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam membangun ekosistem AI yang tidak hanya mendorong inovasi tetapi juga memperkuat kedaulatan digital dan biosekuriti. Dengan meningkatnya ancaman siber dan potensi pandemi di masa depan, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga serupa yang mampu mengoordinasikan riset AI untuk kepentingan pertahanan dan kesehatan masyarakat.
Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah seberapa efektif lab ini dalam mendeteksi dan merespons ancaman biologis yang dimodifikasi secara AI. Detail mengenai peran dan lingkup kerja AIBL masih belum diungkap sepenuhnya, termasuk bagaimana kolaborasi dengan lembaga internasional akan dijalankan. Jika berhasil, model ini bisa menjadi cetak biru bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam memanfaatkan AI untuk keamanan nasional tanpa mengorbankan hak sipil dan transparansi.
