Rusia Uji AI untuk Blokir VPN, Target Efektivitas 95% tapi Hilang dari Peta Jalan

Rusia pernah memasukkan gagasan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efektivitas pemblokiran VPN hingga 95% ke dalam draf rencana nasional AI 2030. Namun, Kementerian Pembangunan Digital Rusia memastikan usulan tersebut tidak lagi tercantum dalam versi terkini, seperti dilaporkan Kommersant.

Meski demikian, bukan berarti upaya pengetatan akses internet di Rusia mengendur. Roskomnadzor, badan pengawas komunikasi dan media, memiliki proyek penyaringan lalu lintas berbasis machine learning yang dibiayai di luar rencana AI nasional. Anggaran untuk infrastruktur pemblokiran bahkan dijadwalkan berlipat ganda pada tahun depan.

Menurut laporan Kommersant yang meninjau draf tersebut, kementerian ingin AI menganalisis karakteristik 70% dari seluruh layanan VPN yang diblokir. Para perancang memperkirakan langkah itu akan mendongkrak efektivitas pemblokiran menjadi 95%. Namun, juru bicara kementerian menyatakan draf terbaru "tidak memuat informasi semacam itu." Sumber yang memahami diskusi mengatakan berbagai instansi mengusulkan beragam tindakan, dan sebagian mungkin tidak akan pernah diterapkan.

Perlu dipahami, angka 95% dalam dokumen itu merujuk pada efektivitas pemblokiran, bukan akurasi. Artinya, target tersebut mengukur seberapa besar lalu lintas VPN yang berhasil dihentikan, tanpa memperhitungkan berapa banyak lalu lintas sah yang turut terblokir. Inilah yang menjadi kelemahan utama: solusi berbasis AI tidak dirancang untuk meminimalkan kesalahan, melainkan hanya untuk mengejar tingkat pemblokiran setinggi mungkin.

Jika AI benar-benar diterapkan, model akan bekerja berbeda dari sistem signature yang ada. Algoritma akan menimbang ukuran dan waktu paket, durasi sesi, serta keseimbangan lalu lintas masuk dan keluar. Dari petunjuk tidak langsung—seperti perilaku node, host tempatnya berada, dan alamat IP tetangga—model akan menandai server yang kemungkinan besar VPN. Pendekatan ini menjanjikan kecepatan, yakni mendeteksi server baru sebelum masuk daftar blokir.

Namun, risiko false positive bukanlah skenario hipotetis di Rusia. Pemerintah telah merasakan sulitnya memisahkan VPN yang diizinkan dari yang terlarang. Ketika kementerian memerintahkan platform besar pada April lalu untuk memblokir pengguna dengan VPN aktif, panduannya menjanjikan daftar putih untuk VPN korporat. Kenyataannya, pendiri Telegram Pavel Durov mengklaim penindakan itu memicu "kegagalan perbankan besar-besaran," dan data pemantauan gangguan menunjukkan bank-bank terganggu pada 3 April 2026. Seorang sumber mengatakan kepada RBC saat itu bahwa tidak ada metode teknis yang andal untuk membedakan lalu lintas VPN korporat yang diizinkan dari yang lain.

Meski usulan AI hilang dari satu dokumen, kapabilitasnya tidak serta-merta lenyap. Forbes Russia melaporkan pada Januari 2026 bahwa Roskomnadzor berencana membelanjakan 2,27 miliar rubel (sekitar US$29 juta) pada 2026 untuk mekanisme penyaringan lalu lintas berbasis machine learning. Proyek ini sudah terlihat dampaknya: Windscribe mencatat penurunan lalu lintas dari Rusia sekitar 90% pada bulan yang sama.

Di lapangan, pemblokiran terus menguat dengan atau tanpa mandat AI. Setidaknya 10 penyedia VPN melaporkan pembatasan yang lebih ketat pada pekan setelah pemilihan Duma pada September. Ketua VPN Guild Alexey Kozlyuk menyebutnya sebagai "kelanjutan dan intensifikasi bertahap" dari kampanye yang dimulai pada Agustus. Penyedia layanan pun terus beradaptasi. "Di Rusia, VPN menghadapi tekanan hampir setiap bulan; ini adalah norma baru," kata juru bicara Amnezia VPN. Namun, Sarkis Darbinyan dari RKS Global dan VPN Guild memperingatkan bahwa bagi pengguna, hasil akhirnya adalah "semakin sedikit layanan yang benar-benar berfungsi."

Bagi Indonesia, dinamika di Rusia ini menjadi cermin bagaimana negara dapat memanfaatkan AI untuk memperketat kontrol atas ruang digital. Meski konteks politik dan hukumnya berbeda, tren serupa layak dicermati: ketika pemerintah mulai menggunakan pembelajaran mesin untuk menyaring lalu lintas, pertanyaan tentang akurasi, transparansi, dan perlindungan hak digital menjadi semakin mendesak. Regulator di berbagai negara, termasuk Indonesia, perlu memastikan bahwa setiap kebijakan penyaringan tidak mengorbankan layanan sah seperti perbankan, cloud, dan komunikasi korporat.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan digunakan untuk mengawasi internet, melainkan seberapa besar toleransi terhadap kesalahan yang akan diberikan. Jika target efektivitas 95% tetap dikejar tanpa mekanisme koreksi yang memadai, bukan tidak mungkin biaya sosial dan ekonominya justru lebih besar daripada manfaat yang diklaim.