Putin Usul KTT Trump-Xi-Zelenskyy, Ukraina Merasa Dijual

Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan mengusulkan sebuah pertemuan puncak yang melibatkan dirinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden China Xi Jinping untuk memutuskan nasib Ukraina. Usulan itu muncul dalam panggilan telepon pada 9 Oktober lalu, menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip seorang mantan perwira intelijen Rusia. Yang mencolok, pertemuan tersebut tidak akan melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Laporan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Ukraina dan Amerika Serikat, pendukung militer terbesarnya. Beberapa langkah terbaru pemerintahan Trump dianggap menguntungkan Rusia, memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa dan bahkan kritik dari sejumlah anggota Partai Republik. Pada akhir pekan, Trump membela keputusannya untuk sementara mencabut sanksi pada ekspor diesel Rusia, serta menandatangani perintah eksekutif pada 18 Oktober yang membatalkan sanksi baru terhadap Rusia dari rancangan undang-undang yang diperkenalkan mendiang Senator Lindsey Graham.

Zelenskyy merespons keras kebijakan tersebut. Dalam unggahan di platform X, ia menyatakan bahwa keputusan untuk membatalkan semua langkah tersebut terasa salah. Trump pun membalas melalui Truth Social, menuduh Zelenskyy tidak ingin mengakhiri perang, dan beralasan bahwa pelonggaran sanksi dilakukan agar tidak mendorong Rusia menjauh dari meja perundingan. Namun, Institute for the Study of War menilai perintah eksekutif Trump pada 16 Oktober tidak mendukung tujuan kebijakan luar negeri yang dinyatakan sendiri, yakni mengakhiri perang di Ukraina. Lembaga itu memperingatkan bahwa kebijakan tersebut justru memungkinkan Rusia terus membiayai dan memperpanjang perang tanpa insentif yang memadai untuk bernegosiasi secara serius.

Di medan perang, situasi semakin rumit. Trump sebelumnya meminta Ukraina menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia karena dianggap menaikkan harga diesel. Gencatan senjata energi yang diumumkan pada 11 Oktober justru tidak diindahkan Moskow, yang terus menyerang infrastruktur Ukraina. Ukraina sempat menghentikan serangan selama tiga hari, tetapi kembali melancarkan serangan pada Kamis lalu. Pada akhir pekan, kedua pihak saling melancarkan serangan besar-besaran: Ukraina mengerahkan lebih dari 1.000 drone ke Rusia dan membakar terminal ekspor minyak serta kilang di St. Petersburg, sementara Moskow menghujani Kyiv dengan rudal balistik.

Zelenskyy dalam wawancara dengan Bloomberg pada Minggu mengatakan telah ada langkah-langkah untuk meyakinkan Ukraina agar menyerah. Ia tidak menuduh mitra Amerika secara langsung, tetapi menyatakan bahwa situasi saat ini tampak seperti perang yang ingin diakhiri dengan mengorbankan Ukraina. Pernyataan itu diperkuat oleh tuduhan Kyiv bahwa Washington membatasi jaringan Starshield, versi militer dari Starlink milik SpaceX yang digunakan untuk mengendalikan pasukan dan pertahanan terhadap serangan Rusia. Trump membantah telah memerintahkan pembatasan tersebut. Namun, CEO SpaceX Elon Musk menegaskan bahwa sistem Starshield dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pembatasan itu membuat platform yang bergerak di atas 160 kilometer per jam, seperti drone pencegat, kehilangan konektivitas. Media Ukraina melaporkan Zelenskyy menyebut pembatasan itu sebagai operasi terencana, karena uji coba di negara-negara Uni Eropa tidak menemukan pembatasan serupa.

"Langkah-langkah telah diambil untuk meyakinkan Ukraina agar menyerah. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah tujuan mitra kami. Saya tidak ingin berpikir bahwa mitra Amerika kami percaya perang melawan Rusia bisa diakhiri lebih cepat dengan mengorbankan Ukraina. Tapi begitulah tampaknya," kata Zelenskyy kepada Bloomberg.

Bagi Indonesia, dinamika konflik Ukraina dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat memiliki implikasi tidak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan geopolitik kawasan. Ketegangan yang berlarut-larut dapat memengaruhi harga energi global, termasuk minyak dan gas, yang menjadi komoditas penting bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, posisi Indonesia yang non-blok dalam konflik ini tetap diuji oleh tekanan dari kekuatan besar. Ketika Amerika Serikat dan China terlibat dalam negosiasi yang menentukan masa depan Ukraina, Indonesia perlu mencermati apakah forum-forum multilateral seperti APEC atau G20 akan menjadi ajang tawar-menawar kepentingan yang dapat menggeser agenda negara berkembang.

Pertanyaan besarnya sekarang: apakah pertemuan puncak tiga pemimpin itu benar-benar akan terwujud, dan jika ya, akankah Ukraina menerima keputusan yang dibuat tanpa kehadirannya? Sementara itu, tekanan militer dan diplomatik terus meningkat, dan Eropa tampaknya semakin tersisih dari meja perundingan. Dunia menunggu apakah langkah-langkah kontroversial Trump akan membawa perdamaian atau justru memperpanjang penderitaan rakyat Ukraina.