Imbal Hasil Treasury AS Sentuh Level Tertinggi 24 Tahun, Penasihat Bessent Ramal Segera Turun
Baca dalam 60 detik
- David Zervos, penasihat senior Menteri Keuangan AS Scott Bessent, menilai imbal hasil riil obligasi pemerintah AS sudah keterlaluan tinggi dan berpotensi melunak dalam waktu dekat.
- Lonjakan yield didorong ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral serta gelombang belanja korporasi untuk infrastruktur kecerdasan buatan dan lonjakan harga minyak akibat konflik dengan Iran.
- Meski pasar berjangka memperkirakan peluang lebih dari 82% The Fed menaikkan bunga lagi Desember, Zervos menyebut tekanan ini fenomena global yang bersifat sementara.

Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat yang melesat ke level tertinggi dalam 24 tahun diprediksi akan segera mereda. David Zervos, veteran Wall Street yang baru saja masuk jajaran penasihat senior Menteri Keuangan Scott Bessent, menyatakan bahwa yield riil saat ini sudah berada di zona ekstrem secara historis sehingga ruang penurunan terbuka lebar.
"Yield riil ini benar-benar sangat tinggi menurut standar sejarah apa pun, jadi saya pikir ada ruang untuk turun ke depan," ujar Zervos dalam wawancara dengan CNBC, Kamis (8/10/2026). Pernyataan itu muncul setelah yield Treasury tenor 10 tahun dan 30 tahun menembus level tertinggi sejak 24 tahun terakhir, memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar obligasi dan menekan daya beli konsumen.
Lonjakan yield global bukan tanpa sebab. Pasar memperkirakan bank-bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, sementara korporasi terus menggelontorkan dana besar untuk membangun infrastruktur kecerdasan buatan. The Fed bulan lalu menaikkan suku bunga untuk pertama kali dalam tiga tahun, dan pejabat bank sentral memberi sinyal bahwa kenaikan lanjutan masih mungkin terjadi sebelum akhir tahun. Berdasarkan FedWatch milik CME, peluang The Fed menaikkan bunga lagi pada rapat Desember mencapai lebih dari 82%.
Zervos juga menyoroti peran belanja korporasi untuk kecerdasan buatan—yang ia sebut sebagai "super intelligence" atau SI—sebagai salah satu pendorong tekanan pada suku bunga riil global. Meski demikian, ia menilai investasi tersebut sebagai sinyal positif bagi perekonomian dan dampaknya terhadap yield hanya bersifat jangka pendek. Menurutnya, tekanan akan mereda setelah guncangan energi akibat perang AS dengan Iran mereda. Harga minyak mentah Brent telah melonjak sekitar 38% sejak konflik dimulai hingga Rabu lalu.
"Kita hanya perlu bertahan dengan kondisi ini untuk sementara waktu," kata Zervos, mengutip CNBC.
Yang menarik, Zervos menegaskan bahwa kenaikan yield bukan fenomena eksklusif Amerika Serikat. Ia menyebut Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang mengalami pergerakan serupa. "AS tampil sangat baik dalam situasi ini dibandingkan banyak pasar maju lainnya. Ini bukan masalah AS," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa tekanan pada pasar obligasi global bersifat sistemik, bukan cerminan kelemahan fundamental ekonomi AS semata.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Kenaikan yield Treasury AS biasanya memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, karena investor mengejar imbal hasil yang lebih menarik di AS. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan obligasi negara (SUN) berpotensi meningkat, sehingga Bank Indonesia perlu menjaga daya tarik imbal hasil domestik agar tetap kompetitif. Di sisi lain, jika yield AS benar-benar turun seperti prediksi Zervos, ruang bagi masuknya kembali modal asing ke pasar keuangan Indonesia akan terbuka, terutama jika inflasi domestik terkendali dan defisit transaksi berjalan tetap stabil.
Pasar obligasi global saat ini berada di persimpangan: ekspektasi kenaikan bunga lebih lanjut dari The Fed berhadapan dengan keyakinan bahwa lonjakan yield sudah terlalu jauh. Jika Zervos benar, penurunan yield dapat menjadi katalis positif bagi pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, pada kuartal pertama 2027. Namun, jika konflik energi berkepanjangan dan The Fed tetap agresif, tekanan terhadap rupiah dan obligasi domestik bisa berlanjut. Pertanyaannya, seberapa cepat normalisasi yield global benar-benar terwujud—dan seberapa siap Indonesia menavigasi arus modal yang kembali berputar?



