Kematian Whistleblower di Thailand Picu Desakan Investigasi Independen terhadap Otoritas Jasa Keuangan Inggris

Kematian Simon Andriesz, mantan pegawai senior BGC Partners yang membocorkan dugaan hubungan bisnis antara Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan Jeffrey Epstein, memicu gelombang protes di Westminster. Sejumlah anggota parlemen Inggris menilai peristiwa itu membuka pertanyaan serius tentang perlindungan bagi pelapor pelanggaran di sektor keuangan.

Andriesz menghembuskan napas terakhir di Thailand pada 23 September. Keluarganya menyatakan ia mengakhiri hidupnya sendiri dan tidak ada indikasi keterlibatan pihak lain. Sebelum wafat, ia gencar menyuarakan kekecewaannya terhadap Financial Conduct Authority (FCA), otoritas pengawas jasa keuangan Inggris, yang dinilainya gagal menindaklanjuti laporannya secara memadai.

Pada awal tahun ini, Andriesz menyerahkan bukti ke FCA, FBI, dan sejumlah lembaga pengawas lain terkait dugaan transaksi bisnis antara Epstein dan Lutnick. Temuan itu disebut bertentangan dengan pernyataan publik Lutnick mengenai relasinya dengan mendiang pelaku kejahatan seksual tersebut. BGC Partners, firma pialang keuangan yang didirikan dan dipimpin Lutnick sebelum ia masuk kabinet Presiden Donald Trump, membantah semua tuduhan.

Dalam sebuah acara publik yang digelar anggota parlemen, whistleblower, dan pegiat regulasi, Andriesz mengaku merasa "dikhianati sepenuhnya" dan mengalami "neraka" akibat perlakuan FCA. Ia menilai lembaga itu hanya memberikan sanksi administratif ringan terhadap BGC, sehingga upayanya menuntut balas dendam di pengadilan tenaga kerja semakin sulit.

"Ini adalah tragedi yang mendalam dan seharusnya bisa dicegah," ujar John McDonnell, anggota parlemen dari Partai Buruh yang memimpin All-Party Parliamentary Group on Investment Fraud and Fairer Financial Services. Ia menegaskan whistleblower adalah bagian esensial dari sistem regulasi keuangan dan memperingatkan bahwa integritas sistem akan runtuh jika pelapor tidak percaya mereka akan dilindungi.

McDonnell bersama sejumlah koleganya mendesak FCA membiayai pihak independen untuk mengevaluasi cara lembaga itu menangani pengaduan whistleblower. Desakan ini muncul setelah Andriesz pada Juli lalu menuding FCA mengabaikan laporan serius yang ia sampaikan sejak 2018. FCA membantah, dengan menyatakan telah menerbitkan perintah pengawasan berdasarkan informasi dari Andriesz.

Menanggapi tekanan publik, FCA menunjuk Lea Paterson, mantan direktur Bank of England yang baru bergabung sebagai non-eksekutif di dewan FCA, untuk meninjau interaksi lembaga itu dengan Andriesz. Juru bicara FCA menyampaikan belasungkawa dan berjanji mengambil pelajaran dari kasus ini.

Kasus ini menyoroti celah perlindungan whistleblower di sektor keuangan global, termasuk di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pengawas lain di dalam negeri menghadapi tantangan serupa dalam memastikan pelapor pelanggaran mendapat perlindungan memadai. Tanpa mekanisme yang kredibel, pelaku pelanggaran berpotensi terus lolos dan kepercayaan publik terhadap pasar modal tergerus.

Ke depan, pertanyaannya apakah FCA akan benar-benar membuka ruang investigasi independen atau sekadar menutup luka dengan janji perbaikan. Jika tidak ada terobosan, gelombang ketidakpercayaan terhadap regulator bisa meluas, tidak hanya di Inggris tetapi juga di yurisdiksi lain yang mengandalkan whistleblower sebagai mata dan telinga pengawasan.