Agen ICE Tembak Pria di Bronx, Wali Kota Mamdani Serukan Pembubaran ICE
Baca dalam 60 detik
- Seorang agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) melepaskan tembakan ke arah seorang pria di kawasan Marble Hill, Bronx, New York, pada Kamis sore, memicu gelombang protes.
- Wali Kota New York Zohran Mamdani menuntut penghentian seluruh operasi ICE di kotanya dan menyerukan pembubaran lembaga tersebut, sementara DHS mengklaim pria itu terkait geng tanpa bukti.
- Insiden ini menambah daftar panjang kasus penggunaan kekuatan mematikan oleh petugas imigrasi AS, yang menurut analisis independen telah menembak sedikitnya dua lusin orang sejak tahun lalu.

Seorang petugas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) menembak seorang pria di kawasan permukiman Marble Hill, Bronx, New York, Kamis (8/10) sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Insiden ini memicu kemarahan publik dan mendorong Wali Kota New York Zohran Mamdani menuntut penghentian operasi ICE di seluruh wilayah kota.
Menurut keterangan awal yang dihimpun dari pernyataan Wali Kota, sejumlah agen mengepung mobil korban yang saat itu juga ditumpangi seorang anak berusia lima tahun. Beberapa tembakan dilepaskan. Anak tersebut tidak mengalami luka fisik, sementara pria yang belum diidentifikasi itu dalam kondisi sadar saat dibawa ke rumah sakit, demikian disampaikan Kepolisian New York (NYPD).
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dalam pernyataan di media sosial mengklaim operasi tersebut menyasar seorang pria tanpa dokumen asal Republik Dominika. DHS menyebut pria itu memiliki "keterkaitan" dengan geng dan pernah dihukum pidana, namun tidak merinci identitas maupun bukti pendukung. Lembaga itu juga tidak menjelaskan pemicu tembakan, hanya menyatakan bahwa seorang petugas melepaskan senjata dan "alien kriminal" tersebut terluka.
Wali Kota Mamdani menyebut insiden itu sebagai "situasi yang sangat serius dan tidak dapat diterima." Dalam unggahan di X, ia mengaku telah menelepon Presiden AS dan akan menuntut penghentian semua tindakan penegakan hukum ICE di New York. "Saya tidak akan tinggal diam saat agen ICE meneror komunitas kami. Kami berdoa untuk kesembuhan warga New York yang terluka," tulisnya. Ia menutup pernyataan dengan seruan: "Bubarkan ICE."
"Kami adalah komunitas pekerja. Kami tidak pantas diperlakukan seperti ini oleh Gedung Putih. Jumlah kami lebih banyak dari mereka. Saya ingin momen ini menjadi gerakan." โ Vanessa Gibson, Presiden Borough Bronx
Rekaman ponsel yang dipublikasikan The New York Times memperlihatkan suasana setelah penembakan: seorang agen berbaju rompi kuning memegang senjata yang tampak seperti senapan serbu sambil menelepon. Video saksi lain menunjukkan beberapa agen di tengah jalan, satu di antaranya bersenjata dan satu lagi menahan pria di tanah. Media lokal melaporkan lubang peluru di kaca depan sebuah SUV.
Tak lama setelah kejadian, warga berkumpul membawa poster bertuliskan "Penjarakan semua agen ICE pembunuh" dan "Jangan ganggu tetangga kami." Polisi mendirikan barikade di rumah sakit terdekat. Para aktivis dan pejabat terpilih setempat menggelar konferensi pers darurat, menyuarakan kemarahan atas keberadaan ICE di lingkungan mereka.
Insiden ini bukan yang pertama. DHS telah menghadapi gelombang kritik atas penggunaan kekuatan mematikan oleh petugas imigrasi dalam setahun terakhir. Bulan lalu, seorang petugas menembak Wilber Rafael Garcรฉs Pรฉrez (28) di dalam mobilnya saat pemeriksaan lalu lintas di Texas. Jaksa federal kemudian menuntut pria itu dengan tuduhan menyerang karena diduga menabrak petugas dengan spion saat mencoba melarikan diri.
Pemerintahan Trump berulang kali menuduh imigran dan pengunjuk rasa "menggunakan kendaraan sebagai senjata", dengan dalih agen melepaskan tembakan sebagai respons terhadap "serangan kendaraan". Namun analisis The Guardian pada Juli lalu menemukan sebagian besar klaim tersebut tidak terbukti setelah ditelusuri. Sejak Trump kembali menjabat tahun lalu, petugas imigrasi AS setidaknya telah menembak dua lusin orang, termasuk tiga warga negara AS yang tewas.
Bagi Indonesia, insiden ini menjadi cermin tentang bagaimana kebijakan imigrasi yang agresif dapat berujung pada kekerasan dan ketegangan sosial. Meskipun konteks hukum dan politik berbeda, pola eskalasi serupa patut menjadi perhatian, terutama ketika penegakan aturan keimigrasian bersinggungan dengan hak asasi manusia dan keselamatan warga sipil. Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan perlindungan WNI di luar negeri, sekaligus menjaga prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum domestik.
Dengan meningkatnya kasus penembakan oleh petugas imigrasi AS, pertanyaan besarnya: akankah tekanan publik dan seruan pembubaran ICE mengubah arah kebijakan imigrasi Washington, atau justru memperkeras pendekatan yang ada? Dunia, termasuk negara-negara dengan diaspora besar di AS, akan menyimak apakah insiden ini menjadi titik balik atau hanya satu dari sekian banyak episode yang luput dari akuntabilitas.



