MP Inggris Kritik Rencana Transparansi Kepemilikan Perusahaan di Guernsey dan Jersey
Baca dalam 60 detik
- Sir Andrew Mitchell menilai proposal Guernsey dan Jersey tidak cukup jauh untuk membongkar pemilik manfaat akhir perusahaan.
- Pembatasan akses dan syarat administratif dinilai justru menyulitkan penyidik mengungkap kejahatan keuangan.
- Pemerintah kedua yurisdiksi membantah dan mengklaim tetap memenuhi standar internasional.

Anggota Parlemen Westminster, Sir Andrew Mitchell, melontarkan kritik tajam terhadap rencana Guernsey dan Jersey yang hendak membuka akses informasi kepemilikan perusahaan bagi pemohon tertentu. Menurutnya, kebijakan itu tidak akan cukup efektif memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme karena tetap menyisakan celah besar bagi penyidik.
Guernsey dan Jersey sebelumnya mengumumkan proposal yang memungkinkan jurnalis, akademisi, dan pihak berkepentingan sah lainnya mengajukan permohonan akses ke data pemilik manfaat akhir (beneficial owner) sebuah perusahaan. Selama ini, informasi tersebut hanya tersedia bagi aparat penegak hukum, regulator, dan lembaga tertentu yang menjalankan uji tuntas anti-pencucian uang. Rencana ini merupakan bagian dari komitmen bersama ketiga yurisdiksi—termasuk Isle of Man—pada Desember 2023 untuk memperkuat transparansi.
Namun Mitchell, yang lama menyuarakan pengawasan ketat atas kepemilikan perusahaan, menilai ada indikasi kuat bahwa usulan tersebut akan gagal memenuhi harapan. Ia menyoroti pembatasan akses yang berpotensi membuat ancaman keamanan nasional “tetap tak terlihat oleh penyidik”. Dalam pandangannya, penyidik menghadapi situasi sulit karena mereka justru memerlukan akses ke register untuk membuktikan adanya pelanggaran sejak awal.
Mitchell juga mempertanyakan persyaratan yang mewajibkan pemohon membuktikan bahwa semua sumber alternatif telah diupayakan. Menurutnya, ketentuan itu “sepenuhnya mengalahkan tujuan register”. Jersey dalam dokumen konsultasinya memang mensyaratkan hal tersebut, sementara Guernsey tidak mencantumkannya secara eksplisit. Ia juga menyoroti potensi biaya akses yang dapat menghambat keterbukaan, dan menegaskan bahwa informasi semacam ini seharusnya gratis.
“Akses harus terbuka bagi pihak dari yurisdiksi lain, termasuk mereka di belahan dunia selatan yang selama ini menjadi korban pencurian uang kotor global,” ujar Mitchell, seraya mendesak agar proposal tersebut pada akhirnya mengarah pada register yang sepenuhnya publik.
Pemerintah Guernsey dan Jersey menolak kritik tersebut. Juru bicara Pemerintah Jersey menyatakan kekhawatiran Mitchell “tidak secara akurat mencerminkan isi makalah konsultasi” dan menegaskan kebijakan itu dirancang untuk memenuhi komitmen internasional sekaligus menjaga kerangka transparansi yang adil, proporsional, dan efektif. Jersey mengklaim tetap memenuhi standar internasional dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi.
Senada, Deputi Andrew Niles dari Komite Kebijakan dan Sumber Daya Guernsey menolak anggapan bahwa proposal tersebut tidak memenuhi komitmen transparansi kepemilikan manfaat. Ia merujuk pada penilaian positif pada 2025 terhadap upaya pulau itu memberantas kejahatan keuangan. Niles menjelaskan kerangka baru akan memberi akses bagi pihak yang beriktikad baik menyelidiki kejahatan, sambil tetap melindungi privasi dan individu rentan. “Proposal ini mengadopsi model yang telah teruji di Uni Eropa,” tambahnya.
Kritik Mitchell menyoroti dilema klasik dalam rezim transparansi keuangan: di satu sisi, yurisdiksi lepas pantai seperti Guernsey dan Jersey menghadapi tekanan internasional untuk membuka data kepemilikan; di sisi lain, mereka berupaya menjaga industri jasa keuangan yang menjadi tulang punggung ekonomi. Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan karena transparansi kepemilikan perusahaan menjadi isu global yang juga dihadapi Tanah Air dalam upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Indonesia sendiri telah memiliki kebijakan beneficial ownership, tetapi tantangan implementasi dan akses publik masih menjadi perdebatan.
Ke depan, apakah Guernsey dan Jersey akan melunakkan syarat akses demi memenuhi tuntutan internasional, atau tetap bertahan pada model yang mereka nilai seimbang? Jawabannya akan menentukan seberapa efektif upaya global menutup celah keuangan gelap, sekaligus menjadi cermin bagi negara lain—termasuk Indonesia—dalam merancang register kepemilikan yang benar-benar terbuka.



