Goldman Sachs: Pemerintah Harus Pangkas Belanja demi Tekan Biaya Utang
Baca dalam 60 detik
- Anthony Gutman dari Goldman Sachs International menyerukan pemangkasan defisit fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat untuk mengendalikan lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah.
- Kenaikan yield surat utang AS dan Prancis menjadi sinyal tekanan global, sementara siklus pemilu di Eropa memperumit pengambilan keputusan fiskal.
- Bagi Indonesia, disiplin fiskal dan stabilitas politik menjadi kunci menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian pasar keuangan dunia.
Lonjakan biaya pinjaman pemerintah di negara-negara Barat memicu peringatan dari salah satu bank investasi terbesar dunia. Anthony Gutman, co-CEO Goldman Sachs International, menegaskan bahwa penurunan defisit fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan adalah prasyarat mutlak untuk meredam kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah.
Dalam wawancara dengan CNBC, Gutman menyoroti bahwa tekanan tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga melanda pasar obligasi Prancis. Imbal hasil surat utang AS tenor 10 tahun sempat menyentuh 5,2581%, sementara obligasi pemerintah Prancis dengan tenor serupa berada di kisaran 4,8812%. Angka-angka ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal di kedua ekonomi besar tersebut.
Gutman menjelaskan bahwa pasar saat ini sangat sensitif terhadap biaya energi dan kondisi pasar tenaga kerja. Namun, ia menekankan bahwa solusi fundamental terletak pada kombinasi pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pertumbuhan. "Kita semua tahu apa yang menjadi pendorongnya. Kita fokus pada biaya energi, kita fokus pada pasar tenaga kerja. Tapi pada dasarnya, apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Kita perlu defisit fiskal yang lebih rendah, dan kita perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih tahan lama," ujarnya.
Pernyataan ini muncul di tengah ketidakpastian politik di Eropa. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez baru saja mengumumkan rencana pemilihan umum dipercepat pada 29 November. Gutman menilai siklus pemilu di Eropa menambah ketidakpastian kebijakan dan ketidakstabilan bagi dunia usaha. "Ada trade-off yang selalu ada," katanya, seraya menambahkan bahwa latar belakang fiskal yang ada membuat penyelesaian masalah ini semakin menantang.
"Kombinasi antara belanja yang lebih rendah dan pertumbuhan yang lebih tinggi akan memberikan kita semua kenyamanan." — Anthony Gutman, Co-CEO Goldman Sachs International
Bagi Indonesia, sinyal dari Goldman Sachs ini menjadi pengingat penting. Sebagai negara berkembang dengan kebutuhan pembiayaan yang besar, Indonesia rentan terhadap gejolak pasar obligasi global. Kenaikan imbal hasil surat utang AS dan Eropa dapat memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, disiplin fiskal dan stabilitas politik domestik menjadi faktor krusial untuk menjaga kepercayaan investor.
Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB. Namun, tekanan global dapat mempersempit ruang fiskal, terutama jika belanja subsidi dan transfer daerah terus membengkak. Gutman secara implisit mengingatkan bahwa tanpa reformasi struktural yang mendorong pertumbuhan, biaya utang akan terus membebani anggaran negara.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mampu mengambil langkah tidak populer seperti memangkas belanja dan meningkatkan efisiensi. Jika tidak, lonjakan biaya utang dapat menggerus kemampuan negara untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Pasar obligasi akan menjadi hakim utama, dan waktu terus berjalan.
