Reshuffle Kabinet Prabowo: "Orang Jokowi" Digeser, tapi Tak Dikeluarkan dari Orbit Kekuasaan

Presiden Prabowo Subianto kembali mengubah komposisi kabinetnya pada Kamis (1/10/2026), menempatkan sejumlah figur yang selama ini dilekatkan dengan era Presiden ke-7 Joko Widodo ke posisi yang secara struktural tidak lagi memegang kendali institusional langsung. Perombakan ini menandai kali ketujuh sejak Prabowo dilantik pada Oktober 2024, sekaligus mengonfirmasi bahwa konsolidasi kekuasaan masih berlangsung di lingkar inti pemerintahan.

Dua nama paling menonjol adalah Pratikno dan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pratikno, yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), kini dialihkan ke kursi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Posisi Menko PMK diisi oleh Sugiono. Sementara itu, Listyo Sigit—yang sebelumnya menjabat Kapolri—diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), setelah Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri diserahkan ke DPR RI pada 30 September 2026. Jabatan Kapolri kini diemban oleh Suyudi Ario Seto, eks Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pengamat politik dan Anggota Dewan Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi, melihat ada pola yang berbeda dari sekadar pergantian pejabat. Menurutnya, pihak yang disebut sebagai "orang-orang Jokowi" tidak dikeluarkan dari lingkaran kekuasaan, melainkan dipindahkan dari posisi yang memiliki otoritas langsung ke posisi yang pengaruhnya lebih bergantung pada akses kepada Presiden.

"Mereka yang dianggap 'orang Jokowi' itu tidak dikeluarkan dari orbit kekuasaan, tetapi dipindahkan dari posisi yang memiliki otoritas langsung ke posisi yang pengaruhnya lebih bergantung pada akses kepada Presiden," ujar Jojo kepada Kompas.com, Jumat (2/10/2026).

Jojo membandingkan karakter kekuasaan antara jabatan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan. Kapolri, katanya, memiliki otoritas institusional dan rantai komando yang sangat besar. Sementara di KSP, meskipun tetap berada sangat dekat dengan Presiden, pengaruh seseorang jauh lebih bergantung pada mandat dan kepercayaan personal dari Kepala Negara. Pergeseran ini, menurut Jojo, menunjukkan bahwa Prabowo sedang menyusun konfigurasi pemerintahan yang lebih mencerminkan struktur kekuasaannya sendiri.

Jika dibaca sebagai manuver politik, langkah ini bukan tanpa risiko. Di satu sisi, Prabowo berhasil menghindari konfrontasi terbuka dengan kekuatan politik yang menopang pemerintahan sebelumnya. Di sisi lain, menempatkan figur-figur berpengaruh di posisi yang secara formal kurang strategis dapat menciptakan ketegangan tersembunyi, terutama jika mereka masih memiliki jaringan loyalis di institusi asal. Pratikno, misalnya, masih memiliki pengalaman panjang di birokrasi istana, sementara Listyo Sigit meninggalkan korps Polri yang telah ia pimpin selama bertahun-tahun.

Bagi publik, yang paling penting bukan sekadar siapa duduk di kursi mana, melainkan apakah perombakan ini akan mempercepat atau justru memperlambat agenda pembangunan. Stabilitas kabinet menjadi prasyarat bagi efektivitas kebijakan, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan investasi domestik. Pergeseran pejabat di tengah periode pemerintahan juga berpotensi menimbulkan disrupsi program di kementerian yang terdampak, setidaknya dalam jangka pendek.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Prabowo akan kembali merombak kabinet—sebab pola ini sudah terbentuk sejak awal masa jabatannya—melainkan seberapa jauh ia akan membiarkan figur-figur non-inti bertahan di lingkar dalam. Jika tujuan akhirnya adalah konsolidasi penuh, maka reshuffle berikutnya mungkin akan lebih menentukan arah: apakah "orang Jokowi" akan benar-benar tersingkir, atau tetap menjadi penyeimbang yang tidak bisa diabaikan.