Menanti Putusan MK: Nasib Gibran dan Masa Depan Syarat Pendidikan Calon Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak krusial dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2026 yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka. Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini tidak sekadar mempertaruhkan status calon wakil presiden terpilih, tetapi juga menuntut kejelasan norma tentang bagaimana negara memvalidasi kualifikasi pendidikan seseorang yang hendak menduduki kursi kepemimpinan nasional.

Perhatian publik memang tersedot pada sosok Gibran. Namun, persidangan telah mengangkat persoalan yang jauh lebih mendasar: apakah dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri yang dimiliki Gibran cukup membuktikan terpenuhinya syarat minimum pendidikan sebagaimana diatur Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu. Pasal itu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.

Ketika pendidikan ditempuh di luar negeri, rumusan sederhana itu berubah menjadi labirin hukum. Apa definisi "tamat"? Bagaimana menentukan "sederajat"? Sejauh mana kekuatan hukum surat penyetaraan? Sampai di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memeriksa dokumen calon, dan kapan klarifikasi diperlukan? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun dituntut menjawab bagaimana pengawasan dilakukan atas dokumen-dokumen semacam itu.

Keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam persidangan 2 Oktober menjadi titik terang. Kementerian menjelaskan bahwa penyetaraan pendidikan luar negeri bukanlah penerbitan ijazah Indonesia. Dokumen pendidikan asli tetap berasal dari institusi di luar negeri. Negara hanya menentukan padanan pendidikan asing dalam sistem pendidikan nasional melalui pemeriksaan administratif dan substantif terhadap keseluruhan riwayat pendidikan.

Dalam perkara ini, kementerian menilai hasil belajar Gibran memiliki kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK. Artinya, surat penyetaraan bukan ijazah, tetapi juga bukan dokumen tanpa akibat hukum. Keberadaannya tidak otomatis mengubah sertifikat asing menjadi ijazah SMA Indonesia, namun juga tidak bisa diabaikan begitu saja.

"Pertanyaan hukumnya bukan apakah surat penyetaraan adalah ijazah, sebab jawabannya sudah terang: bukan. Pertanyaan yang sesungguhnya ialah apakah penyetaraan beserta dokumen yang menjadi dasar penerbitannya secara hukum cukup membuktikan terpenuhinya kualifikasi pendidikan yang diwajibkan UU Pemilu," demikian inti keterangan yang mengemuka dalam persidangan.

Perdebatan semakin runcing ketika memasuki Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan itu memberikan pengecualian terhadap bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon yang tidak memilikinya, tetapi telah mempunyai bukti kelulusan perguruan tinggi. Di sinilah penting membedakan secara tegas antara kualifikasi dan alat pembuktiannya.

UU Pemilu menentukan apa yang harus dipenuhi. PKPU mengatur bagaimana pemenuhannya dibuktikan. Hubungan keduanya bersifat hierarkis. Dalam batas kewenangannya, KPU dapat menentukan dokumen, prosedur pemeriksaan, dan mekanisme klarifikasi. Fleksibilitas administratif bahkan diperlukan ketika sistem pendidikan antarnegara berbeda.

Namun, fleksibilitas itu tidak boleh mengubah substansi persyaratan yang telah ditetapkan pembentuk undang-undang. Peraturan di bawah undang-undang dapat menjabarkan pelaksanaan, tetapi tidak boleh mengurangi atau menambah norma yang sudah digariskan. Inilah yang membuat putusan MK nanti akan menjadi rujukan penting bagi masa depan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Jika MK memutus bahwa penyetaraan pendidikan luar negeri dapat menjadi bukti sah pemenuhan syarat, maka KPU memiliki pedoman operasional yang lebih jelas. Sebaliknya, jika MK menegaskan bahwa syarat pendidikan hanya dapat dibuktikan dengan ijazah sekolah menengah, maka konsekuensi hukumnya bisa jauh lebih luas, termasuk bagi calon-calon di masa mendatang yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Yang patut dicermati, perkara ini bukan semata tentang menang dan kalah. Publik berhak mendapatkan kejelasan apakah sistem pencalonan presiden dan wakil presiden memiliki standar verifikasi yang cukup kuat untuk mencegah sengketa serupa terulang. Putusan MK akan menjadi cermin sejauh mana negara hukum Indonesia mampu menerjemahkan norma abstrak menjadi kepastian yang dapat dioperasionalkan oleh penyelenggara pemilu.

Dengan kompleksitas persoalan yang ada, pertanyaan besarnya bukan lagi siapa yang akan keluar sebagai pemenang di ruang sidang, melainkan seberapa siap sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan globalisasi pendidikan yang semakin mengaburkan batas antarnegara. Akankah MK memilih jalan kejelasan yang mengikat semua pihak, atau justru meninggalkan celah tafsir yang bisa menjadi bom waktu bagi pemilu-pemilu berikutnya?