Kapolri Suyudi dan Listyo Sigit di HUT TNI ke-81: Sederhana, tapi Sinyal Politiknya Kuat

Perayaan HUT ke-81 TNI tahun ini tidak digelar di Monas seperti biasanya. Upacara dipusatkan di Lapangan Prima, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026), dengan format yang lebih sederhana. Namun, daftar tamu yang hadir justru memperlihatkan bahwa momen ini bukan sekadar seremoni rutin.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto tiba lebih dulu. Ia turun dari mobil dinas hitam dan langsung menuju lapangan, didampingi sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri yang kompak mengenakan Pakaian Dinas Upacara I berwarna cokelat tua. Di lokasi, Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto menyambut rombongan.

Tidak lama berselang, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga terlihat hadir. Ia duduk di belakang Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman serta Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Kehadiran dua perwira tinggi Polri itu di acara puncak TNI memberi pesan tersendiri tentang soliditas institusi keamanan di bawah pemerintahan Prabowo.

Keputusan memindahkan puncak peringatan dari Monas ke Mabes TNI bukan tanpa alasan. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menjelaskan bahwa perubahan itu dilakukan untuk menghargai para prajurit yang sedang diterjunkan dalam penanganan bencana di berbagai daerah. "Ini bentuk penghormatan kepada prajurit yang masih bertugas di lapangan," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi.

Meski lokasi berubah, Presiden Prabowo Subianto dipastikan tetap hadir. Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI Brigjen TNI Chandra Adibrata menyatakan, "Rencananya datang." Kehadiran kepala negara di tengah agenda penanggulangan bencana menjadi penanda bahwa pemerintah ingin menyeimbangkan antara protokol militer dan respons kemanusiaan.

Yang tak kalah penting, dalam upacara tersebut Prabowo disebut akan meresmikan sejumlah satuan baru TNI. Salah satunya adalah Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebelumnya menyebut lima wilayah yang akan mendapatkan kodam baru: Flores, Yogyakarta, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau.

Pembentukan kodam-kodam baru ini bukan sekadar penambahan struktur. Secara strategis, langkah tersebut memperkuat kehadiran TNI di daerah-daerah yang selama ini dianggap memiliki kerentanan tersendiri, baik dari sisi geografis maupun potensi konflik sosial. Flores dan NTT, misalnya, berbatasan langsung dengan Timor Leste dan jalur pelayaran internasional. Sementara Kepulauan Riau berada di kawasan perbatasan yang padat lalu lintas laut.

Bagi publik, peringatan HUT TNI tahun ini bisa dibaca sebagai cermin arah kebijakan pertahanan ke depan. Format yang lebih sederhana tidak mengurangi bobot politiknya. Justru di tengah keterbatasan anggaran dan prioritas penanganan bencana, kehadiran para petinggi Polri dan sinyal pembentukan kodam baru menunjukkan bahwa konsolidasi kekuatan keamanan tetap menjadi agenda utama.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang hadir di Lapangan Prima, melainkan bagaimana kodam-kodam baru itu akan dioperasikan dan seberapa besar anggaran yang disiapkan. Publik berhak menuntut transparansi, terutama ketika pembangunan struktur militer bersinggungan dengan kebutuhan daerah yang lebih mendesak seperti infrastruktur dan layanan dasar.