Kapolri Suyudi Rombak 27 Jabatan Strategis Polri, Kabareskrim hingga Kapolda Metro Jaya Diganti

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menuntaskan babak baru konsolidasi internal Polri dengan melantik dan mengambil sumpah 27 pejabat utama Mabes Polri serta sejumlah kepala kepolisian daerah (Kapolda) di Markas Besar Polri, Sabtu (3/10) malam. Langkah ini menandai perombakan signifikan pada posisi-posisi yang selama ini menjadi tulang punggung operasi penegakan hukum dan pengamanan wilayah.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa rangkaian acara tersebut mencakup serah terima jabatan, pelantikan, sekaligus korps raport kenaikan pangkat bagi perwira tinggi. "Seluruh proses dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri," ujarnya di Mabes Polri.

Sejumlah jabatan yang diserahterimakan antara lain Kabareskrim, Kabaharkam, Kalemdiklat, Kadiv Propam, dan beberapa Kapolda. Dua posisi yang dilantik secara khusus adalah Astamarena Kapolri dan Korspripim. Total ada 27 jabatan yang diisi dalam momentum tersebut.

Rotasi ini bukan sekadar seremoni rutin. Sebelumnya, Kapolri telah meneken Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang memutasi 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Dari jumlah itu, 70 personel menerima penugasan baru, sementara sisanya mengisi posisi berbeda atau menjalani penyesuaian struktur.

Pada jajaran pejabat utama (PJU) Mabes Polri, 14 personel mendapat penugasan baru. Beberapa nama yang menonjol adalah Komjen Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri, Irjen Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri, dan Irjen Asep Safrudin sebagai Kabareskrim Polri. Posisi Kadivpropam diisi Irjen Mahmud Nazly Harahap, sementara Irjen Roberto G. M. Pasaribu dipercaya sebagai Kadiv TIK Polri, dan Brigjen Tubagus Ami Prindani sebagai Kadensus 88 AT Polri.

Mutasi juga menyentuh 19 jabatan Kapolda. Di antaranya Kapolda Metro Jaya yang kini dijabat Irjen Dadang, Kapolda Maluku Irjen Suwondo Nainggoan, dan Kapolda Kepri Irjen Suhendri. Pergantian di wilayah-wilayah strategis ini menjadi indikator bagaimana Polri memetakan prioritas keamanan, terutama di kawasan dengan dinamika sosial-politik tinggi seperti Jakarta dan wilayah perbatasan.

"Kegiatan dalam rotasi atau mutasi jabatan ini merupakan dinamika organisasi yang tentunya Bapak Kapolri berkomitmen kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi dinamika dan tuntutan masyarakat dengan tagline beliau adalah 'Polri Bersama Masyarakat'." — Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Polri

Dalam konteks Indonesia, perombakan di tubuh Polri selalu menjadi sinyal politik yang dibaca pasar dan publik. Posisi Kabareskrim, misalnya, akan menentukan arah penanganan kasus-kasus besar yang menjadi sorotan, mulai dari korupsi hingga kejahatan siber. Sementara itu, Kadiv Propam memegang peran krusial dalam pengawasan internal dan penegakan disiplin anggota, yang kerap menjadi ujian kredibilitas institusi.

Pengamat kepolisian menilai bahwa rotasi besar-besaran dalam waktu singkat dapat mempercepat penyegaran organisasi, tetapi juga menuntut adaptasi cepat dari pejabat baru. Mereka harus segera memahami lanskap kriminalitas yang terus berubah, termasuk ancaman digital dan jaringan lintas negara. Di sisi lain, publik akan mencermati apakah pergantian ini diikuti dengan perbaikan kinerja nyata atau hanya menjadi sirkulasi elite di tubuh korps baju cokelat.

Ke depan, perhatian akan tertuju pada langkah konkret para pejabat baru, terutama Kabareskrim dan Kapolda Metro Jaya, dalam menangani perkara yang sedang menjadi perhatian publik. Apakah rotasi ini akan memperkuat profesionalisme Polri, atau justru memunculkan tantangan koordinasi baru di lapangan? Publik menanti bukti, bukan sekadar janji.