Empat Kali Ganti Kepala Bakom dalam Dua Tahun, Stabilitas Komunikasi Presiden Dipertanyakan

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan rotasi di kursi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dengan melantik Syahganda Nainggolan pada 2 Oktober 2026, menggantikan Muhammad Qodari. Pelantikan itu menandai pergantian keempat pada posisi yang sama sejak Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024 — sebuah ritme rotasi yang jarang terjadi pada lembaga komunikasi pemerintah di era sebelumnya.

Perjalanan kursi tersebut bergerak cepat. Pada awal pemerintahan, lembaga ini masih bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) dengan Hasan Nasbi sebagai kepala. Posisi itu berakhir pada 17 September 2025, lalu diisi Angga Raka Prabowo yang sekaligus merangkap Wakil Menteri. Nomenklatur pun berubah menjadi Bakom RI. Angga bertahan hingga 27 April 2026 sebelum digantikan Qodari, yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Qodari hanya bertahan sekitar lima bulan sebelum dipindahkan ke kursi Sekretaris Wantimpres.

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pola rotasi tersebut bukan sekadar persoalan pergantian orang. Menurutnya, seringnya pergantian di satu posisi menandai tidak stabilnya kinerja dan fungsi lembaga tersebut. Ia menyebut Bakom sejauh ini menjadi lembaga formal yang justru tidak efektif mengawal komunikasi Presiden.

"Jika Bakom benar-benar difungsikan sebagai perpanjangan lisan Presiden pada publik, maka Bakom harus sinergi dengan seluruh perangkat pemerintah, dan menghindari kepentingan politik Presiden," ujar Dedi.

Kritik itu menyentuh persoalan yang lebih dalam dari sekadar nama. Bakom dibentuk untuk memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan secara utuh, konsisten, dan tidak terpotong oleh kepentingan politik jangka pendek. Ketika kepemimpinan berganti terlalu cepat, arah pesan cenderung ikut berubah, sementara aparat di bawahnya belum sempat menuntaskan agenda komunikasi yang sudah disusun. Dampaknya terasa pada koordinasi lintas kementerian, yang seharusnya menjadi ujung tombak penyampaian program prioritas.

Dalam konteks pemerintahan yang tengah mengejar sejumlah target besar — mulai dari program makan bergizi, hilirisasi, hingga percepatan infrastruktur — komunikasi publik bukan pelengkap. Ia berfungsi sebagai alat legitimasi dan penjelas kebijakan. Ketika lembaga yang bertugas menjelaskan itu sendiri tidak stabil, ruang kosong biasanya diisi oleh narasi alternatif, termasuk hoaks dan disinformasi yang menyasar kebijakan pemerintah.

Pergantian ini juga menimbulkan pertanyaan soal pola rekrutmen. Tiga dari empat kepala Bakom berasal dari latar berbeda: konsultan politik, wakil menteri, dan pejabat staf kepresidenan. Keragaman latar itu bisa dibaca sebagai upaya mencari formula yang tepat, tetapi juga bisa dibaca sebagai tanda belum adanya desain kelembagaan yang jelas sejak awal. Tanpa desain itu, setiap kepala baru berpotensi mengulang siklus adaptasi yang sama.

Ke depan, publik akan menilai apakah Syahganda mampu mengubah ritme tersebut. Ukuran paling sederhana bukan pada pidato pelantikan, melainkan pada seberapa cepat Bakom menyusun strategi komunikasi yang terukur, seberapa erat sinergi dengan kementerian, dan seberapa konsisten pesan pemerintah sampai ke daerah. Jika dalam beberapa bulan ke depan arah komunikasi justru kembali berubah, pertanyaan soal efektivitas lembaga ini akan semakin sulit dijawab.