Miliband Akui Sikap Partai Buruh soal Gaza Keliru, Inggris Kini Pimpin Sanksi Permukiman Ilegal

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyatakan bahwa Partai Buruh selama ini keliru dalam menyikapi penderitaan rakyat Palestina. Dalam pidato pertamanya di konferensi partai sebagai Menlu, ia menegaskan bahwa suara jutaan orang yang menuntut tindakan nyata telah didengar, dan pemerintah kini mengubah pendekatannya secara fundamental.

Pernyataan itu disampaikan Miliband di hadapan kader dan aktivis partai, sebuah forum yang selama bertahun-tahun menjadi ajang kritik keras terhadap sikap pendahulunya, Keir Starmer, terkait Israel dan Palestina. Menurutnya, ada pelajaran mendasar yang harus diambil dari konflik tersebut, dan Partai Buruh akan berhasil justru karena nilai-nilai progresifnya, bukan meski nilai itu ada.

Langkah konkret yang telah diumumkan adalah sanksi menyeluruh terhadap perdagangan dengan permukiman ilegal Israel. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya kekerasan pemukim di Tepi Barat, dan telah memicu 12 negara lain—termasuk Prancis dan Kanada—untuk menerapkan sanksi serupa. Miliband menekankan bahwa sanksi tersebut menandai perubahan definitif dalam cara Partai Buruh menangani situasi di Timur Tengah.

"Saya ingin mengatakan kepada jutaan orang di negara ini dan di tempat lain yang tergerak dan marah oleh penderitaan rakyat Palestina: kami mendengar Anda, Anda benar," ujar Miliband dalam pidatonya.

Ia juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Andy Burnham, Partai Buruh telah mereset pendekatannya. Miliband secara eksplisit menyebut adanya pembersihan etnis oleh teroris pemukim di Tepi Barat, bukti kejahatan perang di Gaza, dan pendudukan ilegal Israel atas Palestina. Ia berjanji untuk melarang impor barang dari permukiman ilegal, mengganggu jalur pasokan keuangan, konstruksi, dan jasa Inggris untuk permukiman tersebut, serta menggagalkan upaya menghancurkan solusi dua negara.

Pidato Miliband juga menyentuh solidaritas dengan mereka yang menyerukan perdamaian di Israel dan Palestina. Namun, apresiasi terhadap para pengunjuk rasa memunculkan pertanyaan apakah pemerintah akan meninjau ulang pelarangan terhadap kelompok Palestine Action. Sebelumnya, polisi menangkap sejumlah demonstran di luar ruang konferensi pada hari Minggu.

Lebih jauh, Miliband mengisyaratkan bahwa kerja sama dalam sanksi ini akan menjadi awal dari ikatan baru dengan negara-negara "berpikiran sama" seperti Prancis dan Kanada. Langkah ini juga dapat ditafsirkan sebagai keinginan Inggris untuk lebih mandiri dari Amerika Serikat. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, sebelumnya telah menyerukan agar negara-negara kekuatan menengah memperkuat aliansi di luar struktur tradisional, dan secara terbuka ingin menjalin hubungan lebih erat dengan Eropa.

Sumber dekat Miliband menyebut bahwa tema utama masa jabatannya adalah kepentingan Inggris dilayani dengan membela nilai-nilai di panggung dunia. Kemampuan membangun koalisi dalam isu global bergantung pada kemampuan membawa negara lain bersama. "Reset Israel/Palestina ini adalah tanda bagaimana kami ingin bekerja. Kami akan menjadi proposisional dalam membawa negara-negara bersama kami pada isu-isu yang kami pedulikan," ujarnya.

Bagi Indonesia, pergeseran kebijakan luar negeri Inggris ini dapat membuka ruang dialog lebih luas dalam isu kemanusiaan dan mendorong negara-negara ASEAN untuk mempertimbangkan sikap serupa. Dukungan terhadap solusi dua negara dan penolakan pendudukan ilegal sejalan dengan posisi tradisional Indonesia. Namun, Indonesia perlu mencermati dampak ekonomi dari sanksi terhadap perdagangan global, terutama jika negara-negara lain mengikuti jejak Inggris. Langkah ini juga bisa menjadi preseden bagi koalisi negara berkembang dalam menekan pelanggaran hukum internasional.

Ke depan, apakah langkah berani Inggris ini akan diikuti oleh negara-negara besar lain, atau justru memicu ketegangan baru dengan Amerika Serikat? Dunia menanti arah diplomasi ala Miliband yang lebih vokal dan berprinsip.