Prabowo Kembali Reshuffle, Dudung Abdurachman Naik ke Kursi Menko Polkam
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menggantikan Djamari Chaniago, pada Kamis (1/10).
- Ini merupakan perombakan kabinet ketujuh sejak pemerintahan Prabowo dimulai, menandakan konsolidasi kekuasaan yang semakin intensif di lingkaran inti eksekutif.
- Penunjukan Dudung, yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan, memperkuat dominasi latar belakang militer dalam pengambilan kebijakan strategis nasional.

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih dengan melantik Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Dudung menggantikan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara.
Pelantikan ini menandai reshuffle ketujuh yang dilakukan Prabowo sejak menjabat. Sebulan sebelumnya, ia mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada 14 September 2026. Frekuensi perombakan yang tinggi ini mengundang pertanyaan tentang arah konsolidasi kekuasaan di lingkaran inti pemerintahan.
Dudung bukan nama baru di pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sejak 27 April 2026, menggantikan Muhammad Qodari. Sebelumnya lagi, pada 22 Oktober 2024, ia dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Transisi dari militer aktif ke pemerintahan ini menunjukkan kepercayaan penuh Prabowo terhadap sosok dengan latar belakang pertahanan.
Penunjukan Dudung sebagai Menko Polkam memperkuat dominasi figur berlatar militer dalam kabinet. Sebagai mantan KSAD yang juga memiliki gelar doktor ekonomi, Dudung diharapkan mampu menjembatani kebijakan keamanan dengan pertimbangan ekonomi. Namun, sejumlah analis menilai langkah ini sebagai upaya Prabowo memperkuat kendali atas sektor politik dan keamanan menjelang tahun politik berikutnya.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Dudung saat mengucapkan sumpah jabatan yang didiktekan Prabowo.
Dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan manajemen, Dudung dianggap memiliki kapasitas untuk mengelola koordinasi lintas sektor, termasuk industri pertahanan yang tengah menjadi prioritas. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah dinamika global yang tidak menentu, serta memastikan sinergi antara kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya.
Perombakan ini juga memunculkan spekulasi tentang kemungkinan perubahan lebih lanjut di kabinet. Sejumlah pengamat menduga Prabowo sedang mempersiapkan tim yang solid untuk menghadapi agenda pembangunan jangka panjang, termasuk proyek strategis nasional dan pemindahan ibu kota. Dudung, dengan pengalaman militernya, diharapkan mampu mengawal kebijakan keamanan yang mendukung iklim investasi.
Ke depan, publik akan mencermati apakah penunjukan Dudung akan membawa perubahan signifikan dalam koordinasi politik dan keamanan, atau justru melanjutkan pola yang sudah ada. Yang jelas, reshuffle ini menegaskan bahwa Prabowo tidak ragu melakukan rotasi untuk memastikan loyalitas dan efektivitas kabinetnya.



