Trump Tawari Xi Beli Senjata AS, Paket Rp218 T untuk Taiwan Tetap Menggantung
Baca dalam 60 detik
- Duta Besar AS untuk China David Perdue mengungkap Trump sempat menawarkan penjualan senjata kepada Xi Jinping dalam pertemuan pekan lalu.
- Pernyataan itu muncul saat Taipei masih menunggu persetujuan paket senjata senilai US$14 miliar yang ditahan Trump sebagai kartu negosiasi.
- Insiden ini memperuncing dilema kebijakan AS di Selat Taiwan dan berpotensi mengguncang kalkulasi pertahanan serta pasar di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia.

Duta Besar Amerika Serikat untuk China, David Perdue, mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump sempat menawarkan penjualan senjata kepada Presiden China Xi Jinping saat menerima pemimpin China itu di Washington pekan lalu. Pernyataan itu disampaikan Perdue dalam wawancara dengan Fox News, Minggu (28/9), dan langsung memicu pertanyaan tentang arah kebijakan Washington terhadap Taiwan.
Menurut Perdue, Trump berargumen bahwa Amerika Serikat memang menjual persenjataan ke berbagai negara. "Presiden Trump terus mengatakan, kami menjual senjata ke banyak pihak di dunia. Dia bahkan bertanya kepada Presiden Xi, apakah ingin membeli sebagian," ujar Perdue seperti dikutip dari wawancara tersebut. Tidak dijelaskan jenis atau nilai senjata yang ditawarkan.
Pernyataan itu muncul di tengah kebuntuan paket penjualan senjata ke Taiwan senilai US$14 miliar atau sekitar Rp218 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS) yang hingga kini belum disetujui Trump. Paket tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan senjata bernilai miliaran dolar yang diumumkan pada Desember tahun lalu. Pada pertemuan dengan Xi di Beijing, Mei lalu, Trump menyebut paket itu sebagai "chip negosiasi yang sangat bagus" dan memilih menahannya.
Pemerintahan Trump kemudian membantah bahwa ada rencana menjual senjata ke China. Gedung Putih menyatakan tidak ada rencana semacam itu, sementara Departemen Luar Negeri menegaskan hukum AS melarang penjualan senjata ke China dan tidak ada tawaran atau rencana untuk itu. Bantahan ini muncul setelah Perdue berbicara kepada Fox News.
Washington lama menerapkan kebijakan "ambiguitas strategis" soal apakah akan membela Taiwan jika diserang. Namun, Taiwan Relations Act yang berusia puluhan tahun mewajibkan AS memasok peralatan militer yang cukup bagi Taipei untuk mempertahankan diri. Beijing berulang kali menyatakan "dengan tegas menolak" penjualan senjata ke Taiwan, yang dianggapnya sebagai provinsi yang memisahkan diri, meski tidak pernah memerintah pulau itu.
Di Taipei, Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan Chen Ming-chi menyoroti ancaman militer China yang dinilainya berat. "Taiwan menghadapi situasi yang berat di Selat Taiwan. Meski ekonomi China menurun, mereka terus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk membangun kapasitas militer. Dalam konteks ini, AS sangat memahami kebutuhan pertahanan kami," kata Chen kepada wartawan.
"Presiden Trump terus mengatakan, kami menjual senjata ke banyak pihak di dunia. Dia bahkan bertanya kepada Presiden Xi, apakah ingin membeli sebagian." โ David Perdue, Duta Besar AS untuk China
Dalam pertemuan di Washington, Xi mendesak Trump untuk menentang "kemerdekaan Taiwan", menurut rilis kantor berita resmi China, Xinhua. Hingga kini Trump belum menyebut lagi soal paket senjata itu setelah pertemuan puncak, dan hanya mengatakan pada Sabtu bahwa Xi memahami posisinya soal Taiwan. Perdue sendiri kepada CNBC pada Jumat menegaskan tidak ada perubahan kebijakan Taiwan dari Trump, termasuk soal penjualan senjata.
Konteks Indonesia dan Kawasan
Bagi Indonesia, dinamika di Selat Taiwan bukan sekadar tontonan geopolitik. Ketegangan yang meningkat dapat mengganggu jalur pelayaran dan rantai pasok di kawasan, terutama karena Selat Taiwan merupakan jalur vital bagi perdagangan elektronik dan semikonduktor global. Ketidakpastian kebijakan AS juga dapat memengaruhi posisi ASEAN, termasuk Indonesia, yang selama ini berusaha menjaga keseimbangan antara Washington dan Beijing.
Jika AS benar-benar mengalihkan fokus ke negosiasi senjata dengan China, Taipei bisa merasa ditinggalkan dan mempercepat program pertahanan mandiri. Sebaliknya, jika paket US$14 miliar tetap mengalir, Beijing diperkirakan merespons dengan latihan militer lebih agresif di sekitar Taiwan. Kedua skenario itu sama-sama menaikkan premi risiko di kawasan, yang bisa berdampak pada arus investasi dan stabilitas harga komoditas, termasuk bagi pasar Indonesia.
Pernyataan Perdue juga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi diplomasi AS: apakah tawaran itu sekadar gaya negosiasi Trump, atau sinyal pergeseran kebijakan yang lebih dalam? Dalam beberapa bulan ke depan, keputusan Trump soal paket senjata Taiwan akan menjadi indikator paling jelas. Jika paket itu tetap ditahan, Taipei dan sekutu-sekutu AS di Asia akan mulai menghitung ulang jaminan keamanan Washington. Jika disetujui, Beijing hampir pasti meningkatkan tekanan militer. Bagaimana Indonesia menyikapi tarik-menarik ini tanpa terjebak dalam poros kekuatan besar?



