Suyudi Ario Seto Dilantik Jadi Kapolri Hari Ini, DPR Setujui Tanpa Perdebatan
Baca dalam 60 detik
- Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kapolri pada Kamis siang di Istana Kepresidenan Jakarta.
- DPR menyetujui mantan Kepala BNN itu sebagai calon tunggal melalui mekanisme yang berlangsung kilat, hanya sekitar setengah jam di Komisi III.
- Suyudi mengusung doktrin 'Polisi Bersama Masyarakat' sebagai arah transformasi institusi yang menempatkan warga sebagai pusat orientasi tugas.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kamis siang di Istana Kepresidenan Jakarta, menutup proses suksesi yang berjalan jauh lebih cepat dari lazimnya pergantian pucuk pimpinan institusi penegak hukum terbesar di tanah air.
Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui pesan singkat. Menurutnya, pelantikan akan digelar pada hari yang sama dengan pengesahan di parlemen, sebuah ritme yang jarang terjadi dalam sejarah pengangkatan Kapolri.
Jabatan yang ditinggalkan Suyudi di Badan Narkotika Nasional kini menjadi salah satu posisi strategis yang menunggu pengisian. Sebagai mantan Kepala BNN, Suyudi membawa portofolio pemberantasan narkotika ke kursi tertinggi Korps Bhayangkara — modal yang dinilai relevan di tengah tekanan publik terhadap kasus peredaran gelap yang kian kompleks.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Suyudi adalah satu-satunya nama yang diserahkan Presiden melalui surat tersebut. Ia menilai pola pencalonan tunggal memang sudah menjadi praktik umum dalam pengajuan pejabat negara oleh eksekutif ke legislatif.
"Dari laporan yang kami terima tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan di Komisi III. Secara aklamasi Komisi III menyetujui," ujar Puan di kompleks parlemen.
Yang menarik, proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi berlangsung singkat. Komisi III DPR hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam sebelum membawa hasilnya ke rapat paripurna untuk disahkan. Kecepatan ini memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat tentang seberapa dalam parlemen menguji rekam jejak calon pemimpin institusi dengan lebih dari 400 ribu personel itu.
Dalam forum uji kelayakan, Suyudi memaparkan visinya. Ia berjanji melanjutkan pembenahan internal dengan mendiagnosis kekurangan institusi secara terbuka, sekaligus mempertahankan capaian yang telah dirintis para pendahulu. Pendekatan itu ia bingkai dalam doktrin kepemimpinan bertajuk "Polisi Bersama Masyarakat".
Menurut Suyudi, doktrin tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah transformasi yang menempatkan warga sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Gagasan ini menyiratkan pergeseran dari model kepolisian yang berorientasi kekuasaan menuju pendekatan yang lebih berbasis pelayanan dan kepercayaan publik.
Kendati demikian, tantangan yang menanti tidak ringan. Polri masih menghadapi sorotan terkait profesionalisme anggota, penanganan konflik agraria, hingga pengelolaan arus informasi di ruang digital. Publik akan menguji apakah doktrin baru ini berjalan sebagai perubahan struktural atau sekadar retorika kepemimpinan.
Bagi pemerintahan Prabowo, pengangkatan Suyudi menjadi langkah konsolidasi di sektor keamanan yang strategis. Polri memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas menjelang berbagai agenda nasional, termasuk pengelolaan ketertiban di daerah-daerah yang rawan konflik.
Pertanyaan yang tersisa: mampukah Suyudi menerjemahkan janji transformasinya menjadi reformasi nyata di tubuh Polri, ataukah ia akan terjebak dalam pola lama yang justru menjadi akar kritik publik selama ini?
