Harga BBM Naik 20-40%, Warga Aleppo Turun ke Jalan Bakar Ban
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Suriah menaikkan harga bahan bakar dan gas antara 20 hingga 40 persen, memicu protes jalanan di Aleppo.
- Aksi pembakaran ban dan pemblokiran jalur utama Aleppo-Turki menandai eskalasi kemarahan publik atas beban energi yang kian berat.
- Kenaikan ini menambah tekanan fiskal dan sosial di tengah pemulihan ekonomi pascakonflik, dengan implikasi pada stabilitas harga energi regional.

Pemerintah Suriah resmi menaikkan harga bahan bakar dan gas sebesar 20% hingga 40% pada Sabtu malam (12/9/2026), langkah yang langsung memicu gelombang protes di Aleppo. Warga membakar ban dan memblokir jalan raya penghubung Aleppo–Turki pada Minggu (13/9/2026), menuntut pembatalan kebijakan yang berlaku sejak tengah malam tersebut.
Kenaikan ini bukan yang pertama. Beberapa bulan terakhir, harga energi di Suriah telah beberapa kali naik dan memicu keresahan di berbagai wilayah. Pemerintah menyebut penyesuaian ini bersifat sementara, namun bagi warga yang masih bergulat dengan keterbatasan ekonomi pascakonflik, kebijakan itu terasa sebagai pukulan tambahan. Kantor berita pemerintah, SANA, melaporkan bahwa harga baru mulai efektif sejak Minggu dini hari.
Protes di Aleppo menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat telah tertekan jauh sebelum kenaikan ini. Pembakaran ban dan pemblokiran jalur lintas negara bukan sekadar aksi simbolik; jalur Aleppo–Turki merupakan salah satu urat nadi perdagangan dan distribusi barang di wilayah utara Suriah. Gangguan di sana berpotensi memperlambat pasokan komoditas dan memperburuk inflasi lokal.
Dalam konteks lebih luas, Suriah masih berada dalam fase pemulihan yang rapuh setelah bertahun-tahun konflik. Infrastruktur energi belum pulih sepenuhnya, sementara kebutuhan bahan bakar untuk transportasi dan rumah tangga tetap tinggi. Setiap penyesuaian harga cenderung berdampak langsung pada biaya hidup dan sektor usaha kecil yang menjadi penopang ekonomi informal.
"Kebijakan ini bersifat sementara," demikian pernyataan pemerintah Suriah seperti dikutip kantor berita SANA, tanpa merinci durasi dan mekanisme penyesuaian berikutnya.
Bagi pembaca di Indonesia, peristiwa ini relevan sebagai cermin bagaimana kenaikan harga energi dapat memicu ketegangan sosial ketika ruang fiskal terbatas. Indonesia sendiri tengah mengelola subsidi energi dan transisi ke energi terbarukan; lonjakan harga global atau pelemahan nilai tukar dapat memaksa penyesuaian serupa. Pelajaran dari Aleppo menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dan jaring pengaman sosial menjadi kunci mencegah eskalasi protes.
Dari sisi pasar, gejolak di Suriah dapat mempengaruhi persepsi risiko terhadap stabilitas Timur Tengah, kawasan yang memasok sebagian besar kebutuhan minyak mentah dunia. Meski Suriah bukan eksportir energi utama, ketegangan di perbatasan Turki berpotensi mengganggu rute logistik regional dan menambah premi risiko geopolitik. Investor perlu mencermati apakah protes ini meluas ke kota lain atau mereda setelah janji sementara pemerintah.
Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah harga akan diturunkan kembali, tetapi seberapa jauh pemerintah Suriah mampu menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan daya beli warganya. Jika kenaikan ini berlanjut tanpa kompensasi yang jelas, gelombang protes serupa di kota-kota lain menjadi risiko nyata yang dapat menguji kembali stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut.



