Reshuffle Kabinet: Purbaya Dicopot, Adi Prayitno Sebut Retorika Bombastis Tak Berbuah Kinerja

Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pergantian ini menutup periode setahun kepemimpinan Purbaya di Kementerian Keuangan, yang dimulai sejak 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai pencopotan itu bukan kejutan politik semata. Menurutnya, ada persoalan kinerja yang mendasari keputusan tersebut. "Awalnya banyak yang optimistis karena omongannya sangat bombastis bisa selesaikan masalah. Nyatanya tak bisa berbuat banyak juga," ujar Adi saat dihubungi dari Solo, Jawa Tengah.

Adi menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang tidak menunjukkan perbaikan selama Purbaya menjabat. Ia menyebut daya beli masyarakat yang melemah, terbatasnya lapangan kerja formal, hingga kebijakan anggaran yang dinilai tidak mampu menahan kebocoran, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain soal kinerja, Adi menyoroti hubungan Purbaya dengan asosiasi kepala daerah yang memanas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya dijalankan secara bertahap dan disertai sosialisasi memadai agar pemerintah daerah tidak kaget. "Butuh bertahap dan perlu ada sosialisasi hingga kepala daerah tak kaget dengan adanya kebijakan efisiensi," jelasnya.

Adi menilai Purbaya salah menerjemahkan arahan efisiensi anggaran yang digencarkan Presiden Prabowo. Pada level implementasi, ia menilai langkah pemangkasan dilakukan tanpa kehati-hatian. "Mestinya ada sosialisasi, bertahap, dan kepala daerah bisa penyesuaian," tambahnya.

"Tak perform aja dengan tugasnya sebagai Menkeu. Awalnya memang banyak yang optimis dengan Purbaya karena omongannya sangat bombastis bisa selesaikan masalah. Nyatanya tak bisa berbuat banyak juga." — Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia

Bagi pembaca di Indonesia, pergantian ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin mempercepat konsolidasi fiskal di tengah tekanan global. Suahasil Nazara bukan nama baru di lingkaran kebijakan fiskal; ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan dikenal sebagai teknokrat yang bekerja di balik layar. Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan: ruang fiskal menyempit, target penerimaan pajak perlu dijaga, dan belanja negara harus tetap ekspansif untuk menopang pertumbuhan.

Investor dan pelaku pasar akan mencermati beberapa hal dalam 100 hari pertama Suahasil. Pertama, arah kebijakan efisiensi anggaran: apakah akan dilanjutkan dengan pendekatan berbeda atau direvisi total. Kedua, komunikasi dengan pemerintah daerah, yang selama ini menjadi titik gesekan. Ketiga, strategi menjaga daya beli, misalnya melalui bantuan sosial atau insentif fiskal yang lebih terarah.

Adi berharap Suahasil mampu melakukan perbaikan, meski ia mengakui tugas itu tidak mudah. "Saya berharap ada perbaikan, tapi memang tidak gampang," ujarnya. Harapan serupa datang dari pelaku usaha yang menanti kepastian iklim investasi dan stabilitas regulasi.

Ke depan, publik akan menilai apakah pergantian ini sekadar rotasi politik atau benar-benar menjadi titik balik perbaikan ekonomi. Pertanyaannya, mampukah Suahasil menerjemahkan janji-janji perbaikan menjadi kebijakan yang terukur, atau justru mewarisi persoalan yang sama?